Kasus UU ITE, Kuasa Hukum Sebut Jaksa Gagal Buktikan Diananta Bersalah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019. (Istimewa)

    Sidang kasus UU ITE dengan terdakwa Diananta Putra Sumedi Pemimpin Redaksi Banjarhits di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020. Dinanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019. (Istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi menganggap jaksa gagal membuktikan bahwa kliennya bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu disampaikan dalam pleidoi yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Kotabaru, Banjarmasin, Senin, 27 Juli 2020.

    "Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar perkara ini tidak dapat diterima dan saudara Diananta dibebaskan dari segala dakwaan," kata pengacara Diananta, Rahmat S. Basrinda. 

    Rahmat mengatakan jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, bahwa Diananta tidak berhak menyebarkan berita. Dalam persidangan, kata dia, Diananta terbukti merupakan jurnalis. Berita yang dipersoalkan dalam sidang ialah produk jurnalistik. "Sehingga terdakwa menyebarkan berita secara hak," katanya.

    Pekan lalu, Nanta dituntut 6 bulan penjara oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Kotabaru, sebab menulis berita tentang sengketa tanah di Kalimantan, berjudul Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita ini diunggah melalui laman banjarhits.id, pada 9 November 2019.

    Berita itu kemudian dipermasalahkan oleh salah satu narasumber Diananta, yaitu Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia. Sukirman menilai berita itu menimbulkan kebencian karena dianggap bermuatan sentimen kesukuan. Protes Sukirman telah dimediasi di Dewan Pers. Dewan Pers mewajibkan Banjarhits memuat hak jawab dan meminta maaf. Berita juga sudah dicabut.

    Namun, penyidik Polda Kalimantan Selatan tetap meneruskan penyidikan kasus ini, hingga kini prosesnya telah mencapai persidangan.

    Jaksa menganggap Diananta melanggar Pasal 28 UU ITE. Pasal itu berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    Rahmat menilai jaksa juga gagal membuktikan adanya kebencian yang timbul dari pemberitaan Diananta seperti bunyi pasal tersebut. "JPU tidak bisa membuktikan terdakwa menimbulkan hal itu dalam pemberitaan," kata Rahmat.

    Pengacara Diananta lainnya, Bujino A. Salan, mengatakan karena itu, kliennya harus bebas dari segala dakwaan. "Pengadilan atas Diananta adalah pengadilan terhadap berita yang ditulis jurnalis tersebut pada November 2019 lampau," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.