Raih Opini WTP 7 Kali dari BPK, Kapolri: Seperti Dapat Bintang 7

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) tiba untuk mengikuti Upacara Ziarah Makam dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka rangkaian peringatan HUT ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) tiba untuk mengikuti Upacara Ziarah Makam dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka rangkaian peringatan HUT ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang institusinya peroleh selama tujuh tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pencapaian yang luar biasa.

    "Kemarin Polri WTP lagi untuk ketujuh kalinya, seperti mendapat bintang. Bintang tujuh, obat sakit kepala," ujar Idham di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan pada Ahad, 26 Juli 2020.

    Di tahun ini, BPK kembali memberikan opini WTP kepada Polri usai melakukan audit keuangan Kepolisian Indonesia Tahun Anggaran 2019.

    Audit dilakukan terhadap 20 satuan kerja di tingkat Markas Besar Kepolisian Indonesia selama 100 hari kerja sejak 27 Januari hingga 12 April 2020. Hasilnya, institusi penegak hukum itu dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik sehingga memperoleh opini WTP.

    Dengan capaian ini, Polri pun resmi tercatat telah tujuh kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP sejak 2013 hingga 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa saja Tanda-tanda Perekonomian Indonesia di Ambang Resesi

    Perekonomian Indonesia semakin dekat dengan kondisi resesi teknikal. Kapan suatu negara dianggap masuk ke dalam kondisi resesi?