Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPP NasDem Tak Intervensi Pemakzulan Bupati Jember

image-gnews
Hak interpelasi ini dewan layangkan untuk mempertanyakan tiga hal dari kebijakan Faida. Pertama tidak masuknya Jember dalam kuota penerimaan CPNS 2019. Kedua, surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan Faida memutasi dan mengangkat sejumlah pejabat di luar mekanisme yang ada dan tanpa rekomendasinya.  Facebook
Hak interpelasi ini dewan layangkan untuk mempertanyakan tiga hal dari kebijakan Faida. Pertama tidak masuknya Jember dalam kuota penerimaan CPNS 2019. Kedua, surat dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan Faida memutasi dan mengangkat sejumlah pejabat di luar mekanisme yang ada dan tanpa rekomendasinya. Facebook
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan partainya tak mengintervensi pemakzulan Bupati Jember Faida oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember. Ali mengatakan, pimpinan pusat partai menyerahkan keputusan kepada para pengurus partai di daerah.

"DPP tidak pada posisi melakukan intervensi. Teman-teman yang ada di daerah yang tahu kondisinya," kata Ali kepada Tempo, Kamis, 23 Juli 2020.

NasDem merupakan pengusung Faida di Pilkada 2016. Faida berpasangan dengan Muqit Arief diusung oleh koalisi NasDem bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional.

Ali tak memastikan Faida sebagai kader partainya. Menurut dia, suami Faida, Abdul Rochim, sebelumnya memang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari NasDem, tetapi tak lolos.

Namun, Ali tak yakin Faida terdaftar resmi sebagai anggota NasDem. "Dulu sepertinya punya (Kartu Tanda Anggota). Tapi kadang bajunya biru, kadang merah," ujar Ketua Fraksi NasDem di DPR ini.

Terlepas dari kader atau bukan, Ali mengatakan yang penting bagi partainya adalah kiprah Faida sebagai kepala daerah. Ia juga menyoroti kompaknya partai-partai yang ada di DPRD NasDem untuk memakzulkan Faida.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Semua parpol sepakat semua. Artinya kalau kemudian kaidah umum kita gunakan, masa satu orang yang benar, sepuluh salah," kata Ali.

Menurut Ali, DPP NasDem juga telah mewanti-wanti jajarannya di daerah untuk tak bermain-main dengan pemakzulan ini. Partai meminta tak ada unsur subyektivitas atau tendensi tidak suka di balik pemberhentian Faida.

Sebab, kata Ali, publik yang akan menilai jika ternyata segala tuduhan terhadap Faida tak terbukti. "Saya pesankan jangan bermain-main, jangan subyektivitas dikedepankan, karena kalau bermain-main nanti mereka yang akan dihukum rakyat," ujanya.

Ali mengimbuhkan, secara konstitusional DPRD memang memiliki hak untuk memberhentikan kepala daerah. Usulan pemberhentian ini selanjutnya akan diuji oleh Mahkamah Agung. Jika MA setuju, maka pemberhentian akan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

1 hari lalu

Herman, anggota DPRD Kota Singkawang. Foto Istimewa
Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

Anggota DPRD Singkawang Herman sempat mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pencabulan anak.


DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

3 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan sebagai pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, sementara Ima Mahdiah, Rany Mauliani, Wibi Andrino, dan Basri Baco sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.


Wacana Menteri Pakai Mobil Dinas Maung, Bupati Jember Sudah Menggunakannya Tahun 2021

6 hari lalu

Bupati Jember terpilih hasil Pilkada 2020, Hendy Siswanto membeli sebuah kendaraan taktis Maung 4x4 versi sipil dari PT Pindad (Persero) yang dibanderol dengan harga Rp 600 juta. Foto/Instagram/hendysiswantojember
Wacana Menteri Pakai Mobil Dinas Maung, Bupati Jember Sudah Menggunakannya Tahun 2021

Jika pejabat pusat baru rencana, Bupati Jember, Jawa Timur, Hendy Siswanto, sudah menggunakan mobil Maung Pindad sejak 2021.


Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

8 hari lalu

Pengumuman renovasi kos milik H.H tersangka kekerasan seksual di Singkawang, pada Senin, 16 September 2024. Kos tersebut merupakan salah satu TKP dari tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Dok. Istimewa
Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

Tersangka kasus pencabulan yang merupakan Anggota DPRD Kota Singkawang disebut selalu mencari cara agar mengelak dari jerat hukum.


Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

10 hari lalu

Pelantikan 4 Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Kediri masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik melalui Rapat Paripurna dan Pengucapan Sumpah Janji di Gedung Graha Sabha Chandra Bhirawa. Dok.Diskominfo Kabupaten Kediri
Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

Empat pimpinan DPRD Kabupaten Kediri diminta segera susun RAPBD 2025. Pembentukan alat kelengkapan dewan jadi prioritas untuk kelancaran kinerja, dengan komitmen penuh demi pengabdian kepada masyarakat.


Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

11 hari lalu

Karyawan PT Timah dan masyarakat yang mendukung penambangan pasir di Laut Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Bangka Belitung, Rabu, 23 Oktober 2024. (Servio Miranda)
Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

Karyawan PT Timah dan masyarakat yang mendukung tambang pasir di Laut Batu Beriga mendatangi Kantor DPRD Bangka Belitung.


Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

14 hari lalu

Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

Menurut ikatan karyawan, PT Timah memiliki legalitas yang jelas untuk menambang resmi namun dipersulit pihak DPRD


Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

19 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada 21 Oktober 2024 mendatang di PN Singkawang.


Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

21 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

"Dari informasi yang didapatkan diduga kuat Robiin merupakan korban TPPO," tutur Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu.


FX Rudy Pastikan Pecat Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Kevin Febiano yang jadi Tersangka Korupsi Dana NPCI Jawa Barat

21 hari lalu

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan pembentukan Satgas Anti Politik Uang dan Sembako saat ditemui di Taman Sunan Jogo Kali, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Ahad, 15 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
FX Rudy Pastikan Pecat Anggota DPRD Solo Fraksi PDIP Kevin Febiano yang jadi Tersangka Korupsi Dana NPCI Jawa Barat

Jajaran pengurus PDIP pun siap memecat Kevin sebagai kader dan anggota partai tersebut.