TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya menempatkan kaderisasi politik dimulai dari keluarga. Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya ihwal sejumlah calon untuk Pilkada 2020 dari partainya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pejabat termasuk Gibran Rakabuming Raka.
"Terkait (politik) dinasti, ya kami tahu, bahwa PDI Perjuangan tidak menutup mata dan menempatkan proses kaderisasi itu dimulai dari keluarga," kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Rabu, 22 Juli 2020.
Hasto mengatakan sudah menjadi sikap masyarakat, bukan cuma Indonesia tetapi juga dunia, bahwa pendidikan bermula dari keluarga. Begitu pula pendidikan politik.
Maka dari itu, kata Hasto, PDIP membuka ruang baik bagi kader partai maupun dari luar partai untuk diusung di Pilkada 2020. Ia tak menampik ada proses kepemimpinan yang berasal dari luar partai.
"Yang penting ruang dibuka dulu," ujar dia. "Semua diramu melalui sekolah calon kepala daerah."
Hasto mencontohkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang diusung menjadi calon Wali Kota Solo dari PDIP. Sebagai warga negara, kata dia, Gibran memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan.
"Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Yang penting seluruh calon-calon mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," kata Hasto.
Hasto juga menyinggung Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi kiblat berkembangnya demokrasi. Di negara Abang Sam itu, kata dia, ada keluarga Walker Bush dan Kennedy yang eksis dalam jagat politik.
"Jadi itu merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik," kata Hasto.
Selain Gibran Rakabuming Raka, PDIP memiliki sejumlah calon kepala daerah lain yang terafiliasi dengan pejabat negara atau daerah. Seperti calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung, calon Wakil Bupati Mojokerto Titik Masudah, adik Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan lainnya.
"Kita lihat di Kota Tangsel anak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut," kata Hasto. Ia mengatakan yang penting rakyat memiliki kedaulatan memilih pemimpin.
