BP2MI Laporkan Dugaan TPPO 19 Pekerja Migran ke Bareskrim

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama keluarganya berjalan menuju kapal di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 21 Mei 2020. Sebanyak 133 PMI yang dideportasi Pemerintah Malaysia melalui PLBN Entikong Kalbar diberangkatkan ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan KM Dharma Rucitra 9, dan setibanya di sana akan dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

    Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama keluarganya berjalan menuju kapal di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 21 Mei 2020. Sebanyak 133 PMI yang dideportasi Pemerintah Malaysia melalui PLBN Entikong Kalbar diberangkatkan ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan KM Dharma Rucitra 9, dan setibanya di sana akan dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyerahkan berkas penanganan kasus pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri.

    Benny menjelaskan kasus tersebut berawal dari laporan dua pekerja migran di Bogor yang merasa dirugikan atas prosedur pemberangkatan. Dari laporan tersebut, BP2MI kemudian menyambangi sebuah apartemen di Bogor yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan.

    "Di sana, kami menemukan ada 19 PMI yang tengah menunggu keberangkatan. Mereka kemudian dievakuasi ke kantor TP2MI untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Benny di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Juli 2020.

    Benny mengatakan 19 PMI membayar Rp 25 juta agar bisa berangkat ke Thailand, meski tidak sesuai prosedur. Uang tersebut sebagai biaya proses pemberangkatan.

    Setelah dilakukan penelusuran, para PMI itu akan diberangkatkan oleh PT Duta Buana Bahari dan PT Nadis Citra Mandiri. Namun, kata Benny, dua perusahaan tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan.

    "Otomatis mereka tidak memiliki izin perekrutan dan pemberangkatan," ucap Benny.

    Bareskrim Polri pun menerima berkas tersebut dan akan meneliti untuk menemukan unsur pidananya. Jika ditemukan unsur pidana, penyidik akan melakukan proses hukum melalui Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO).

    "Apabila memenuhi unsur tindak pidana akan ditindaklanjuti sampai ke pengungkapan jaringan-jaringannya," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan di lokasi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Perlu Diperhatikan Ketika Memiliki Tas Mewah

    Memilik tas mewah merupakan impian sebagian orang. Namun ada hal yang harus anda perhatikan ketika memiliki dan merawat tas mahal tersebut.