Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surya Anta Curhat Overkapasitas, ICJR: Masalahnya di Sistem Hukum

image-gnews
Enam Aktivis Papua, Suryanta Ginting, Ambrosius Mulait, Charles Kossay, dan Dano Anes Tabuni, saat bebas dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 26 Mei 2020. Dokumentasi: Istimewa
Enam Aktivis Papua, Suryanta Ginting, Ambrosius Mulait, Charles Kossay, dan Dano Anes Tabuni, saat bebas dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi, 26 Mei 2020. Dokumentasi: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mengatakan persoalan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan seperti dikisahkan Surya Anta Ginting tak bisa dilepaskan dari skema sistem peradilan pidana di Indonesia.

Erasmus mengatakan, ada dua titik penting di balik overkapasitas rutan dan lapas serta pelbagai persoalan yang mengikutinya. Dua hal itu adalah peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. "Sudah aturannya bermasalah, penegakan hukumnya kurang punya nilai-nilai yang sejalan dengan pemasyarakatan," kata Erasmus kepada Tempo, Senin, 13 Juli 2020.

Erasmus mengatakan setengah permasalahan rutan dan lapas sebenarnya bisa selesai di Kementerian Hukum dan HAM. Ia berujar, kementerian ini memiliki dua direktorat jenderal dan satu badan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menata rutan/lapas.

Yaitu, kata Erasmus, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Ditjen Pemasyarakatan. Namun, Erasmus menilai Ditjen PP dan BPHN gagal mengontrol aturan-aturan yang sifatnya overkriminalisasi.

Akibatnya, kata dia, aturan yang sifatnya memidanakan tetap berlaku di Indonesia. Erasmus mencontohkan, yang paling parah adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Semangat memidanakan ini tidak dibarengi kesadaran bahwa lapas dan rutan kita tidak mampu menampung orang-orang di penjara," ujar Erasmus.

Kedua, Erasmus mengatakan sistem penegakan hukum di Indonesia belum mendukung alternatif selain pemidanaan. Ia kembali mencontohkan UU Narkotika yang belum memaksimalkan alternatif rehabilitasi, tetapi masih lebih banyak pemenjaraan. Menurut data, sekitar 70 persen warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini adalah narapidana kasus narkotika.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Erasmus mengatakan belum optimalnya alternatif pemidanaan ini juga memicu tumbuh suburnya praktik transaksional dalam penegakan hukum. Pengguna narkoba yang tak ingin dipenjara misalnya, harus merogoh kocek agar dikirim ke rehabilitasi.

"Penjara jadi mata uang. Kalau ga mau dipenjara, bayar. Penjara juga jadi nilai tukar. Kalau orang enggak mau sengsara di penjara, bayar," ujar Erasmus.

Sebelumnya, juru bicara Front Rakyat Indonesia for West Papua Surya Anta Ginting menceritakan kondisi overkapasitas Rutan Klas I Salemba tempatnya pernah ditahan. Cerita ini dia sampaikan melalui utas di akun Twitternya, @SuryaAnta pada Ahad malam, 12 Juli 2020.

Dalam cuitannya, Surya bercerita tentang overkapasitas Rutan Klas I Salemba, kesenjangan sosial, transaksional antarnapi, hingga pelbagai bisnis yang ada di dalam. Surya mengatakan bisnis warung hingga narkoba ada di dalam Rutan Salemba tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan mengecek cerita Surya Anta. Yasonna mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Inspektur Jenderal Reinhard Silitonga untuk mengecek Rutan Salemba.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


15 Tersangka Pungli Rutan Ditahan, IM57+ Institute Anggap Korupsi di KPK Sistemik

1 hari lalu

Koordinator IM57+ M. Praswad Nugraha bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti (kanan) dan advokat Saor Siagian (kiri) dalam konferensi pers
15 Tersangka Pungli Rutan Ditahan, IM57+ Institute Anggap Korupsi di KPK Sistemik

Dia berkata korupsi sudah terjadi secara sistemik di internal KPK dan ini cara pandang utama yang harus dilihat masyarakat


Narapidana di Lapas Perempuan Kendari Ikuti Program One Day One Juz Selama Ramadan

2 hari lalu

Suasana di Lapas Perempuan Kendari di bulan Ramadhan. Antara Foto/Ho-Lapas Perempuan Kendari.
Narapidana di Lapas Perempuan Kendari Ikuti Program One Day One Juz Selama Ramadan

Warga binaan lapas perempuan Kendari yang mengikuti program one day one juz diharapkan bisa memahami Alquran lebih baik


Ini Alasan KPK Tahan 15 Pegawai Tersangka Pungli di Rutan Polda Metro Jaya

3 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Ini Alasan KPK Tahan 15 Pegawai Tersangka Pungli di Rutan Polda Metro Jaya

KPK menahan 15 tersangka di Rutan Polda Metro Jaya karena persoalan psikologis, sebab Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi terkesan masih punya pengaruh.


KPK Tak Kembangkan Pemeriksaan ke Pemberi Pungli di Rutan karena Terapkan Pasal Pemerasan

3 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
KPK Tak Kembangkan Pemeriksaan ke Pemberi Pungli di Rutan karena Terapkan Pasal Pemerasan

KPK beralasan tak mengembangkan penyidikan kepada pemberi pungli kepada 15 pegawai KPK yang jadi tersangka karena penerapan pasal pemerasan.


Periksa Maraton Terduga Pungli, Sekjen KPK Berhentikan 15 Pegawai yang jadi Tersangka

3 hari lalu

KPK menetapkan 15 tersangka dan menahannya dalam kasus pungutan liar atau pungli di rumah tahanan KPK, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Periksa Maraton Terduga Pungli, Sekjen KPK Berhentikan 15 Pegawai yang jadi Tersangka

Sebagai upaya perbaikan atas 15 tersangka pegawai yang melakukan pungli di Rutan KPK, Cahya mengatakan secara berkala telah melakukan rotasi pegawai.


KPK Periksa 8 Saksi Pungli di Rutan KPK Soal Teknis Pembagian Uang

5 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 8 Saksi Pungli di Rutan KPK Soal Teknis Pembagian Uang

KPK telah selesai memeriksa delapan saksi sebagai pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi pungli di rutan KPK.


Sudah jadi Tersangka, Hengki si Otak Pungli Rutan Diperiksa KPK sebagai Saksi

6 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Ari Suryono resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. KPK kembali resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Ari Suryono, sebelumnya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, telah ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.  TEMPO/Imam Sukamto
Sudah jadi Tersangka, Hengki si Otak Pungli Rutan Diperiksa KPK sebagai Saksi

KPK memanggil dan akan memeriksa bekas Kamtib Rutan KPK 2018-2022, Hengki, sebagai saksi dalam kasus dugaan pungli di lingkungan rutan.


Dewas KPK Gelar Sidang Pungli, Salah Satunya Bekas Kepala Rutan Ristanta

6 hari lalu

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris usai melaksanakan sidang etik 93 Pegawai KPK dengan dugaan pungli di Rutan KPK, di Gedung C1 KPK, Jumat, 19 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Dewas KPK Gelar Sidang Pungli, Salah Satunya Bekas Kepala Rutan Ristanta

Dewas KPK akan menyidangkan beberapa pegawai dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (rutan).


Apa Kewajiban Polisi dan Petugas Rutan terhadap Tahanan?

7 hari lalu

Seorang petugas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Depkumham Kanwil Jawa Timur melkukan sidak di Lapas klas II B Gresik, untuk mengetahui diskriminasi yang terjadi terhadap penghuni lapas (13/1). TEMPO/Fully Syafi
Apa Kewajiban Polisi dan Petugas Rutan terhadap Tahanan?

Polisi dan petugas rutan memiliki kewajiban untuk melayani dan mengayomi tahanan.


Bareskrim Polri Gelar Salat Tarawih Berjemaah dan Kultum Ramadan untuk Para Tahanan

7 hari lalu

Suasana warga binaan dan tahanan Rutan Bareskrim Polri mengadakan Shalat Tarawih berjamaah di Rutan Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023. Foto: ANTARA/HO-Rutan Bareskrim Polri
Bareskrim Polri Gelar Salat Tarawih Berjemaah dan Kultum Ramadan untuk Para Tahanan

Tahanan di Rutan Bareskrim Polri mengisi Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa dan salat tarawih berjemaah.