TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai ada agenda setting di balik tenggat waktu diunggahnya video Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri. Video dalam rapat kabinet 18 Juni itu baru diunggah sepuluh hari kemudian atau pada 28 Juni 2020 itu kemungkinan untuk menaikkan daya tawar Jokowi di hadapan kabinet dan partai-partai pendukungnya.
Selain itu, dia menduga video itu sebagai prakondisi agar publik tidak kaget ketika Jokowi mengumumkan rombak kabinet. "Kemungkinan paling keras presiden sudah memutuskan reshuffle, sehingga video kemarin adalah prakondisi selain menaikkan bargaining position di depan menterinya dan kepada partai-partai," kata Yunarto dalam webinar 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?”, Sabtu, 4 Juli 2020.
Yunarto sebelumnya membeberkan asumsinya tentang sejumlah agenda setting di balik diunggahnya video Jokowi marah. Agenda setting pertama, dia menduga kemarahan Jokowi itu sudah disiapkan.
Dia mengatakan justru mengerikan jika kemarahan Jokowi itu tidak dipersiapkan sebelumnya alias tanpa teks. "Marah tanpa teks itu malah mengerikan menurut saya, marah dengan teks adalah marah kepala pemerintahan," kata Yunarto.
Kedua, Yunarto berpendapat kemarahan Jokowi itu awalnya hanya disiapkan untuk kebutuhan rapat internal kabinet. Namun setelah evaluasi dilakukan, ada perkembangan dan kebijakan lain yang lebih ekstrem yang hendak diambil, termasuk rombak kabinet. "Menurut saya terlalu lunak kalau gimmick sekeras itu untuk sekadar mencubit menteri-menteri agar bekerja lebih baik."
Yunarto mengatakan video Jokowi marah itu juga bisa jadi cek ombak. Sebab, ada dua pandangan yang berkembang mengenai tepat tidaknya rombak kabinet saat ini.
"Reshuffle dengan situasi pandemi mungkin dilihat kok ngawur banget, harusnya konsolidasi, jangan mulai dari nol lagi. Ada yang mengatakan ini momen untuk ganti pasukan," kata Yunarto.
Presiden Jokowi sebelumnya menegur keras para menterinya sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19. Dalam video yang dipublikasikan sepuluh hari kemudian itu, Jokowi menyatakan tak segan membubarkan lembaga atau rombak kabinet.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan Jokowi sudah beberapa kali memperingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk bekerja ekstra keras agar mampu mengatasi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. "Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali," kata Moeldoko pada Senin, 29 Juni 2020.
