Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Epidemiolog UI Desak Pemerintah Stop Penggunaan Rapid Test

Reporter

image-gnews
Ketua Realawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 Sandiaga Uno (kiri) berbincang dengan Ketua Pewarta Foto Indonesia Reno Esnir (kanan) saat meninjau rapid tes massal di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 28 Juni 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Realawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 Sandiaga Uno (kiri) berbincang dengan Ketua Pewarta Foto Indonesia Reno Esnir (kanan) saat meninjau rapid tes massal di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 28 Juni 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mendesak pemerintah menghentikan penggunaan rapid test dalam penanganan wabah Covid-19. “Stop lah semua rapid test, karena itu tidak perlu,” kata Pandu dalam diskusi Perspektif Indonesia, Sabtu, 4 Juli 2020.

Pandu mengatakan, rapid test hanya diperlukan untuk melakukan survei serologi untuk mengetahui berapa besar penduduk yang terinfeksi. Rapid test bukan menjadi bagian dari penanggulangan wabah Covid-19.

Menurut Pandu, rapid test hanya memeriksa antibodi atau respons tubuh terhadap adanya virus. Antibodi baru terbentuk sepekan atau 10 hari setelah terinfeksi.

Jika hasilnya tidak reaktif bukan berarti tidak terinfeksi. Pun sebaliknya, jika hasil reaktif bukan berarti terinfeksi. “Karena mungkin saja pernah terinfeksi, kemudian ada antibodi,” kata pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rapid test, kata Pandu, belakangan dikomersialisasi dengan memanfaatkan kekhawatiran masyarakat. Sehingga, rapid test digunakan sebagai syarat bepergian. “Itu useless. Saya tidak tahu siapa yang memetik keuntungan dari masalah ini.”

Pandu meminta pemerintah bertindak tegas menghentikan komersialisasi rapid test. Sebab, masyarakat dan negara yang akan dirugikan. “Uang negara yang harusnya bisa meningkatkan testing PCR tapi dipakai beli rapid test.”

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

8 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

8 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

8 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

20 hari lalu

Penumpang pesawat maskapai penerbangan Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ938 dari Singapura tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu 16 Februari 2022. Bandara Bali kembali melayani penerbangan reguler perdana rute Singapura-Bali-Singapura oleh maskapai Singapore Airlines, usai dibukanya kembali pintu masuk internasional di bandara tersebut setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

Kasus Covid-19 di Singapura melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah menggenjot vaksinasi ke warganya.


COVID-19 Masih Ada, Kemenkes Minta Tingkatkan Prokes dan PHBS

21 hari lalu

Ilustrasi vaksinasi Covid-19. TEMPO/Subekti
COVID-19 Masih Ada, Kemenkes Minta Tingkatkan Prokes dan PHBS

Masyarakat kembali diminta menerapkan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam merespons potensi peningkatan kasus COVID-19.


Kasus Varian KP Covid-19 Meningkat di Singapura, Epidemiolog Sarankan Ini ke Warga Indonesia

22 hari lalu

ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca mengandung sel molekul virus corona Covid-19 asal Inggris yang telah mengalami mutasi RNA menjadi varian baru. (ANTARA/Shutterstock/pri.)
Kasus Varian KP Covid-19 Meningkat di Singapura, Epidemiolog Sarankan Ini ke Warga Indonesia

Varian KP.1 dan KP.2 belum terdeteksi di Indonesia, namun masyarakat diimbau agar tidak lengah dan tetap menjaga imun.


Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

22 hari lalu

Di Balik Agenda Pembentukan Dewan Media Sosial

Pemerintah akan membentuk dewan media sosial sebagai mediator sengketa di ruang digital. Patut dicurigai untuk membungkam kebebasan berpendapat...


Antisipasi Kemenkes terhadap Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

24 hari lalu

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril saat menyampaikan keterangan pers tentang obat penawar Fomepizole secara daring yang diikuti dari Zoom di Jakarta, Selasa 25 Oktober 2022. ANTARA/Andi Firdaus
Antisipasi Kemenkes terhadap Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kementerian Kesehatan menyatakan Pemerintah mewaspadai penyebaran COVID-19 varian KP.1 dan KP.2 yang sedang bersirkulasi di Singapura.


Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura karena Subvarian KP.1 dan KP.2, Jumlah Pasien Sepekan Naik 2 Kali Lipat

25 hari lalu

Orang-orang berbelanja bahan makanan di supermarket menjelang pemberlakuan lockdown di Singapura, Jumat, 14 Mei 2021. Singapura akan kembali melakukan pembatasa pembatasan pertemuan sosial dan kegiatan publik menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di negara tersebut. REUTERS/Caroline Chia
Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura karena Subvarian KP.1 dan KP.2, Jumlah Pasien Sepekan Naik 2 Kali Lipat

Kasus Covid-19 melonjak di Singapura kasus infeksi akibat varian KP.1 dan KP.2 bagian dari keluarga varian FLiRT yang juga merebak di AS.


Konten Viral Tolak WHO Pandemic Treaty Karena Melarang Minum Jamu Ditegaskan Sesat

26 hari lalu

Ilustrasi WHO.  REUTERS/Dado Ruvic
Konten Viral Tolak WHO Pandemic Treaty Karena Melarang Minum Jamu Ditegaskan Sesat

Larangan disebut berasal dari WHO Pandemic Treaty dan diadopsi dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang bahkan menetapkan denda sebesar Rp 500 juta