Politikus PDIP Bantah Komisi VIII Cabut RUU PKS dari Prolegnas

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tanpa perlu menunggu pengesahan RUU KHUP karena dianggap harus segera menghentikan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. ANTARA/Novrian Arbi

    Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tanpa perlu menunggu pengesahan RUU KHUP karena dianggap harus segera menghentikan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. ANTARA/Novrian Arbi

    TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Diah Pitaloka membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang terkait penarikan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

    Diah mengatakan pernyataan Marwan itu bukan sikap komisi. Sebab, kata dia, belum pernah ada rapat di internal komisi yang membahas penarikan RUU tersebut dari Prolegnas prioritas 2020.

    "Pak Marwan Dasopang itu pimpinan Komisi Delapan tapi itu bukan merupakan keputusan Komisi Delapan. Itu opini pribadinya dia, tidak officially," kata Diah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

    Diah mengatakan Komisi VIII tak pernah merumuskan agar RUU tersebut ditarik dari Prolegnas 2020. Menurut Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi VIII ini, yang terjadi adalah pengalihan RUU PKS ke Badan Legislasi DPR.

    ADVERTISEMENT

    Nantinya, kata Diah, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan dilakukan oleh Badan Legislasi DPR. Diopernya RUU PKS dari Komisi VIII ke Baleg ini juga menjadi desakan Komnas Perempuan dan sejumlah aktivis perempuan.

    "Komisi Delapan mentransfer dari yang tadinya diusulkan Komisi Delapan menjadi diusulkan oleh Baleg supaya pembahasannya di Baleg," ujar Ketua Kaukus Perempuan DPR ini.

    Diah, yang juga anggota Baleg, mendukung rencana tersebut. Menurut dia, pembahasan di Baleg bisa jadi lebih variatif dan mendapat banyak perspektif. Ia tak menampik pembahasan oleh Baleg kemungkinan tidak sealot di Komisi VIII.

    "Itu prediksi, tapi asumsinya begitu karena bisa dilihat dari berbagai perspektif," ucapnya.

    Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang sebelumnya mengatakan komisinya menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berdalih pembahasan RUU PKS sulit dilakukan saat ini.

    Penarikan itu disampaikan Marwan dalam rapat evaluasi Prolegnas 2020 antara Baleg DPR dan komisi-komisi di DPR kemarin, Selasa, 30 Juni 2020. "Pembahasannya memang agak sulit, ini bercermin dari periode lalu tidak mudah, jadi kami menarik," kata Marwan dalam rapat.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Landai Angka Kasus Harian Covid-19, Angka itu Mengelabui Kita

    Pemerintah klaim kasus harian Covid-19 mulai melandai. Lalu mengapa pendiri LaporCovid-19 mengatakan bahwa angka itu tak ada artinya?