Kata Kemenkes soal Lambannya Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasien positif COVID-19 terakhir yang dirawat di RSUD Arifin Achmad (tengah) melambaikan tangan untuk berterima kasih kepada tenaga kesehatan saat proses pemulangan di Kota Pekanbaru, Riau, Ahad, 31 Mei 2020. ANTARA/FB Anggoro

    Pasien positif COVID-19 terakhir yang dirawat di RSUD Arifin Achmad (tengah) melambaikan tangan untuk berterima kasih kepada tenaga kesehatan saat proses pemulangan di Kota Pekanbaru, Riau, Ahad, 31 Mei 2020. ANTARA/FB Anggoro

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir menjelaskan bahwa anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang membantu penanganan Covid-19, sampai saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp 408 miliar. Ia menyadari bahwa penyaluran anggaran itu masih jauh dari target.

    “Jadi memang stepnya sangat panjang. Dalam implementasinya membuat alur panjang untuk menjaga akuntabilitas,” ujar Kadir seperti dikutip dari laman resmi Kemkes.go.id, Rabu, 1 Juli 2020.

    Pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk insentif tenaga kesehatan di daerah. Sementara untuk tenaga kesehatan di wilayah pusat dilakukan melalui anggaran Kemenkes mencapai Rp 1,9 triliun. Selain itu disiapkan juga santunan kematian sebesar Rp 60 miliar.

    Kadir menjelaskan, lambannya penyaluran anggaran tersebut terjadi karena prosedur yang panjang. Pada Keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya, (Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020) diatur bahwa proses verifikasi dokumen pengajuan insentif dilakukan dari tahap Fasyankes atau dinas kabupaten/kota, provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan dokumen pengajuan baru selanjutnya diserahkan ke Kementerian Keuangan.

    Proses verifikasi yang ketat ini, kata Kadir, dilakukan untuk menjamin tidak terjadinya salah bayar. Konsekuensinya, ujar dia, proses pencairan menjadi lamban.

    Namun saat ini, kata Kadir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah mengeluarkan peraturan baru yakni Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 sebagai revisi dari Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.

    Perbedaan antara Kepmenkes baru dan Kepmenkes lama di antaranya ada pada proses verifikasi dokumen pengajuan insentif. Dalam Kepmenkes yang baru ini, proses verifikasi dokumen pengajuan insentif hanya sampai di tingkat dinas provinsi dan langsung diajukan ke Kementerian Keuangan.

    Tak hanya itu, dalam Kepmenkes baru rumah sakit yang dapat mengajukan insentif tidak hanya rumah sakit rujukan COVID-19, tapi juga memberikan kesempatan kepada rumah sakit manapun yang menangani kasus COVID-19 untuk mengajukan insentif bagi tenaga kesehatannya.

    “Mudah-mudahan ini berjalan lancar dan karena revisi Kepmenkes juga kita selesaikan minggu lalu, maka minggu ini kita akan lakukan sosialisasi ke teman-teman di daerah,” ujar Kadir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.