TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku tak nyaman dengan pernyataan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mereshuffle dirinya. Tito khawatir permintaan itu dianggap sebagai pesanan dari dirinya.
"Kemarin ada yang menyampaikan, saya agak sedikit kurang nyaman, mengenai masalah isu reshuffle. Nanti dikira ada pesanan dari saya, tidak," kata Tito ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
Permintaan agar Tito tak direshuffle itu sebelumnya dilontarkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo dalam rapat kerja Senin, 29 Juni 2020.
Dalam rapat itu, Johan dan sejumlah anggota Komisi II mengapresiasi Tito yang hadir dalam pembahasan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Di sisi lain Komisi II mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang absen rapat itu.
"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak direshuffle. Soalnya saya denger akan ada reshuffle," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin, 29 Juni 2020.
Tito menegaskan ia tak pernah meminta Komisi II DPR untuk menyampaikan pendapat semacam itu kepada Presiden. Dia menduga pernyataan tersebut dilontarkan secara spontan.
Selain itu, Tito menyebut kehadirannya dalam rapat Komisi II DPR semata-mata menjalankan tugas. "Kehadiran saya mungkin diapresiasi teman-teman, padahal bagi saya memang kewajiban."
Terkait reshuffle kabinet, Tito mengatakan hal itu sepenuhnya kewenangan serta prerogatif Presiden Jokowi. Mantan Kapolri ini mengajak semua pihak menghormati apa pun keputusan Presiden terkait kabinetnya.
"Bagi saya masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT dan prerogatif Presiden," ujar Tito.
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 Juni 2020.
Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
