Periksa Pendeta, KPK Dalami Dokumen Terkait Nurhadi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. Nurhadi diduga menerima suap terkait dengan pengurusan perkara di MA Tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2020. Nurhadi diduga menerima suap terkait dengan pengurusan perkara di MA Tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang pendeta bernama James Palk dalam kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

    Penyidik mencecar James mengenai dokumen yang pernah diteken olehnya. "Penyidik mengkonfirmasi terkait dengan barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen yang pernah ditandatangani oleh saksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin, 29 Juni 2020.

    Ali mengatakan James mengaku tak mengetahui isi dokumen yang ia tanda tangani. Karena itu, penyidik masih mendalami isi dokumen tersebut. "Dia menyampaikan tidak mengetahui apa isi dokumen yang ditandatanganinya tersebut," kata Ali.

    Selain James, KPK juga memeriksa seorang pihak swasta bernama Kasirin. Penyidik mengkonfirmasi mengenai pendirian perusahaan fiktif alias nomenee milik menantu Nurhadi, Rezky Hebriyono.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang menjadi tersangka, yakni Nurhadi; menantunya, Rezky Herbiyono dan Hiendra. KPK menduga Nurhadi melalui Rezky menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

    Uang itu diduga diberikan agar Nurhadi mengurus perkara perdata antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. KPK menyebut menantu Nurhadi menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu

    KPK juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. KPK menyatakan penyidiknya telah memeriksa sejumlah saksi mengenai aset yang dimiliki Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida.

    Ali mengatakan bila ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, maka KPK akan menetapkan status tersangka TPPU dalam kasus ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.