KPK Minta Gubernur Bersinergi Cegah Korupsi di Tengah Pandemi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPK, Firli Bahuri memperlihatkan dua orang tersangka mantan Dirut PTDI, Budi Santoso (kanan) dan asisten Dirut PTDI bidang bisnis pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, resmi memakai rompi tahanan, kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Tindak korupsi tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.205,3 miliar dan USD8,65 Juta. TEMPO/Imam Sukamto

    KPK, Firli Bahuri memperlihatkan dua orang tersangka mantan Dirut PTDI, Budi Santoso (kanan) dan asisten Dirut PTDI bidang bisnis pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, resmi memakai rompi tahanan, kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Tindak korupsi tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.205,3 miliar dan USD8,65 Juta. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengajak semua gubernur untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Khususnya, kata dia, di tengah pandemi Covid-19 saat ini yang menjadi tanggung jawab bersama.

    Firli mengatakan bisa memahami tantangan yang dihadapi para gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19. Terutama dengan kondisi penurunan belanja barang, belanja modal, dan transfer keuangan daerah.

    “Sementara, Gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye,” kata Firli video conference dialog intreraktif KPK bersama gubernur pada Kamis, 25 Juni 2020.

    Ia menekankan gubernur harus dapat mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini. Sebab, keselamatan warga adalah yang utama.

    ADVERTISEMENT

    KPK juga telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, juga telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu.

    Selain itu, untuk mencegah potensi korupsi, juga dilakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi. "Yang terakhir, kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja,” ujar Firli.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...