TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan para menteri agar melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan verifikasi lapangan secara nasional.
“Verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada 2015,” kata Ma’ruf Amin saat memimpin rapat konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari ini, Kamis, 25 Juni 2020.
Para menteri yang hadir dalam rapat, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.
Menurut Ma’ruf, verifikasi tersebut membutuhkan data awal (pre list) yang dapat berasal dari DTKS dan data dari berbagai daerah. Perlu juga dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar pada tingkat nasional.
"Sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis atau real time."
Dengan mekanisme ini, Ma’ruf Amien melanjutkan, orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial (bansos) dapat mendaftar secara langsung atau lewat aplikasi.
Ma’ruf juga meminta dibentuk tim pengawas yang akan memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS sebelum ditandatangani menteri sosial.
