Iklan
INFO NASIONAL — Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, Kementerian Sosial membuka diri terhadap pengawasan dalam kebijakan distribusi bantuan sosial untuk masyarakat dampak Covid-19, termasuk dalam hal ini pengawasan dari DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani berharap pengelolaan data makin baik.
Seperti dalam distribusi Bansos tunai (BLT) di mana dalam penyalurannya dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, di Tangerang (23/06).
Kepada media Puan menyatakan, kehadirannya merupakan bagian dari tugas-tugas pengawasan yang melekat pada DPR RI. “Karena memang adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan di dalam proses (penanganan) pandemi Covid-19 sampai nanti September. Tiga bulan sudah berjalan, selanjutnya nanti akan kami evaluasi juga terkait program-program bansos pemerintah ini,” kata Ketua DPR, dalam kunjungannya di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Di antara yang menjadi fokus pengawasan adalah terkait perbaikan data. “Saya berharap semakin lama, terkait data itu kemudian bisa diperbaiki,” katanya.
Puan menyatakan bisa memahami (masalah data), karena memang pandemi Covid-19 ini kan bukan hanya melanda Indonesia. "Banyak hal yang harus dilakukan secara cepat, untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi,” ujarnya.
Puan juga meminta masyarakat mematuhi anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga soal informasi soal jadwal penyaluran Bansos. Kementerian Sosial membuka diri terhadap pengawasan DPR RI. Kehadiran Ketua DPR Puan Maharani dalam penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Tangerang,
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan melaporkan evaluasi program pemberian bantuan sosial (bansos) di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, kepada pemerintah. “Dengan adanya evaluasi bisa ditindaklanjuti pemerintah sehingga pembagian bansos di bulan Juli-September 2020 bisa berjalan lebih baik,” katanya.
Mensos Juliari menyatakan, Kemensos sangat terbuka dengan pengawasan terhadap semua program, termasuk Bansos dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yakni sembako Bantuan Presiden dan BST.
BST dilaksanakan di seluruh Indonesia kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. “Pengecualian dilakukan karena pada beberapa lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Khusus Presiden berupa Sembako,” kata Mensos.
Penerima BST di Provinsi Banten sebanyak 508.077 KPM, tersebar di enam kabupaten kota. Kabupaten Tangerang sejumlah 142.508 KPM (senilai Rp 85.504.800.000) per bulan. Untuk kecamatan Jayanti sejumlah 6.341 KPM (senilai Rp 3.804.600.000) per bulan tersebar pada 8 desa/kelurahan. Untuk Desa Cikande KPM BST 1.178 KPM (senilai Rp 706.800.000) per bulan.
Pelaksanaan BST disalurkan oleh PT. Pos Indonesia kepada 8.3 juta KPM di 33 provinsi. Selebihnya disalurkan melalui Himbara sejumlah 700.000 KPM. “Penyaluran Tahap I dan Tahap II telah selesai, penyaluran di Desa Cikande untuk Tahap III. Untuk Kabupaten Tangerang, Penyaluran tahap I dimulai tanggal 22 April 2020,” katanya.
Dengan dukungan berbagai pihak, penyaluran BST diharapkan berjalan baik, dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan KPM.
“Kepada KPM, saya minta bantuan yang didapat jangan untuk membeli rokok. Tapi gunakan untuk membeli keperluan yang mendesak,” ujar Mensos.
Selain BST, Ketua DPR dan Menko PMK bersama Mensos juga meninjau penyaluran Bansos Sembako di Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Kec. Serpong, KotaTangerang Selatan, Banten. (*)
Iklan
