KPK: Pencabutan Hak Politik Imam Nahrawi Sesuai Fakta Sidang

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) menyampaikan nota pembelaan yang disiarkan secara

    Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (kanan) menyampaikan nota pembelaan yang disiarkan secara "live streaming" dalam sidang lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 19 Juni 2020. Sidang tersebut beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa atas tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tuntutan pencabutan hak politik kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sudah melalui pertimbangan matang.

    Menurut KPK, tuntutan hukuman itu sesuai dengan fakta perbuatan Imam yang terungkap di sidang.

    “Tuntutan JPU mengenai pencabutan hak politik tentu sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan,” kata Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, Sabtu, 20 Juni 2020.

    Sebelumnya, dalam pledoi yang dibacakan dalam sidang Jumat, 19 Juni 2020, Imam meminta majelis hakim tak mencabut hak politiknya seperti tuntutan jaksa KPK. Ia berharap bisa tetap berkiprah di dunia politik. Dia mengklaim selama menjabat menteri prestasi olahraga nasional meningkat.

    ADVERTISEMENT

    "Saya berharap kepada Yang Mulia untuk tetap berkiprah di dunia politik, tidak dicabut hak politik saya,” kata dia.

    Eks politikus PKB ini bersumpah tak menikmati sama sekali uang yang dituduhkan sebagai suap dan gratifikasi dalam dakwaan jaksa KPK. Ia berharap hakim mengabulkan permohonan dirinya menjadi Justice Collaborator. Dia berjanji akan membantu mengungkap aliran dana tersebut.

    Jaksa KPK menuntut Imam dengan hukuman 10 tahun penjara dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman, serta membayar uang pengganti sebanyak Rp 19 miliar. Jaksa menilai Imam terbukti menerima suap sebanyak Rp 11,5 miliar dan gratifikasi Rp 8,6 miliar saat menjabat sebagai Menpora.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...