Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Sayangkan Jokowi Banding Putusan Blokir Internet Papua

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membuka program
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate membuka program "Digital Talent Scholarship" 2020. Kredit: HO/Kementerian Kominfo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pembela Kebebasan Pers menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta soal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

"Karena pemerintah tidak mau belajar dari putusan majelis hakim yang dengan gamblang memutus perkara ini dengan berbagai pertimbangan," kata M. Isnur, kuasa hukum Tim Pembela Kebebasan Pers, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Juni 2020.

Isnur mengatakan pemerintah juga tidak belajar dari gugatan-gugatan lainnya seperti gugatan kebakaran hutan di Kalimantan dan gugatan Ujian Nasional yang justru terus kalah dan malah membuat semakin buruk bagi pemerintah.

Pengajuan banding ini akan melukai hati dan rasa keadilan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, yang menjadi korban perlambatan dan pemutusan akses internet Papua.

Ini karena keputusan untuk banding ini akan memperpanjang proses pengadilan.

Menurut Isnur, pengajuan banding juga semakin menegaskan pemerintah tidak memahami fungsi dan peran peradilan.

Ini juga menunjukkan pemerintah tidak mau menerima partisipasi dan koreksi dari masyarakat.

"Ini juga sesuai dengan kekhawatiran kami bahwa pemerintah menganggap langkah-langkah hukum yang diambil masyarakat dan dihargai konstitusi dianggap sebagai lawan dan gangguan," kata Isnur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan, Tim Pembela Kebebasan Pers siap menghadapi banding pemerintah.

Isnur meyakini putusan majelis hakim di pengadilan tinggi akan kembali memenangkan atau menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta tanggal 3 Juni 2020.

Dalam putusan sebelumnya, majelis hakim menyatakan tindakan tergugat I yaitu Kementerian Kominfo dan tergugat II yaitu Presiden RI, yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat, pada Agustus dan September 2019, adalah perbuatan melanggar hukum.

Majelis hakim juga menilai tindakan pemutusan akses internet ini menyalahi sejumlah ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi dasar hukum Kemenkominfo memperlambat dan memblokir internet.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

49 menit lalu

Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

Walhi menyoroti empat pasal selain obral izin tambang ormas keagamaan, yang juga dianggap bermasalah.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

2 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Jokowi Minta PON XII Aceh-Sumut Digelar Tepat Waktu

11 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumatra Utara dan Peparnas Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Minta PON XII Aceh-Sumut Digelar Tepat Waktu

Selain PON XXI, Jokowi minta penyelenggaraan Peparnas 2024 juga tepat waktu.


Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

12 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis, 13 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kemenko Marves)
Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Luhut dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia-Cina.


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

13 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

14 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di sejumlah BUMN.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

14 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

14 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?


Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

14 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerja ke Yordania untuk konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza".