Nazaruddin Dapat Remisi, Koruptor Dianggap Tak Bakal Jera

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersiap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersiap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam pemberian remisi terhadap mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Pasalnya, Nazaruddin dianggap tidak pernah mendapat status sebagai justice collaborator.

    "Menurut KPK, Nazaruddin sendiri tidak pernah mendapatkan status sebagai JC," ujar Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadhana lewat keterangannya, Rabu, 17 Juni 2020.

    Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012) yang secara tegas menyebutkan bahwa syarat terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi diantaranya adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (justice collaborator, JC).

    Pemberian remisi kepada Nazaruddin, kata Kurnia,  semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan.

    Sebab, berdasarkan putusan dua perkara korupsi yang menjerat Nazaruddin, seharusnya terpidana ini baru dapat menghirup udara bebas pada tahun 2025 atau setelah menjalani masa pemidanaan 13 tahun penjara.

    "Dengan model pemberian semacam ini, maka ke depan pelaku kejahatan korupsi tidak akan pernah mendapatkan efek jera," ujarnya.

    Untuk itu, ICW menuntut agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera menganulir keputusan cuti menjelang bebas atas terpidana Muhammad Nazaruddin.

    "Kami juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM karena telah abai dalam mengeluarkan keputusan," ujar Kurnia.

    Nazaruddin telah keluar dari Lembaga Pemasyarakat Sukamiskin, Bandung, untuk menjalani cuti menjelang bebas sejak Ahad, 14 Juni 2020.

    Nazaruddin divonis untuk dua perkara, yakni korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012 dan pencucian uang pada 2016. Ia dihukum 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang dan 7 tahun penjara untuk korupsi Wisma Atlet. Maka total hukumannya 13 tahun penjara yang dijalaninya sejak 2012. Seharusnya Nazaruddin baru akan bebas pada 2025, namun dia mendapatkan remisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.