KPK Pertimbangkan Upaya Hukum Lanjutan terkait Kasus Sofyan Basir

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir, tersenyum saat keluar dari pintu Rumah Tahanan Klas I Cabang KPK, seusai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Sofyan Basir, dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir, tersenyum saat keluar dari pintu Rumah Tahanan Klas I Cabang KPK, seusai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Sofyan Basir, dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan melakukan upaya hukum lanjutan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi terhadap mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.

    "Kami akan mempelajari, pertimbangan putusan kasasi tersebut sehingga dapat dianalisa lebih lanjut apa langkah hukum berikutnya yang dapat dilakukan KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 17 Juni 2020.

    KPK, kata ali, menghormati putusan MA yang memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus bebas Sofyan. Sofyan dianggap tak terlibat dalam korupsi proyek PLTU Riau-1.

    Kendati menghormati putusan hakim, KPK meyakini memiliki bukti yang kuat dalam perkara PLTU Riau-1. Fakta-fakta hukum itu, kata Ali, bisa dilihat dalam putusan terdakwa sebelumnya, seperti Eni Maulani Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo dan Idrus Marham. Ketiganya dinyatakan bersalah dalam kasus ini.

    ADVERTISEMENT

    Begitupun untuk Sofyan Basir. KPK meyakini memiliki bukti permulaan yang cukup keterlibatannya dalam perkara PLTU Riau. Peran Sofyan, kata Ali, telah terurai jelas dalam surat dakwaan KPK. Sofyan didakwa membantu memfasilitasi pertemuan antara para terdakwa dengan pejabat PLN demi memuluskan proyek ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.