Polemik Akses Data Kependudukan, Komisi 1 Dorong RUU PDP Dibahas

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa mengisi formulir data diri saat melakukan perekaman e-KTP oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) di SMKN 28 Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, 10 Januari 2019. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan melakukan pelayanan jemput bola terkait perekaman e-KTP di SMA/SMK sederajat wilayah Jakarta Selatan untuk memudahkan siswa yang tak perlu ke kelurahan serta mensukseskan Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Siswa mengisi formulir data diri saat melakukan perekaman e-KTP oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) di SMKN 28 Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, 10 Januari 2019. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan melakukan pelayanan jemput bola terkait perekaman e-KTP di SMA/SMK sederajat wilayah Jakarta Selatan untuk memudahkan siswa yang tak perlu ke kelurahan serta mensukseskan Pemilu 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, mengatakan RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera dibahas. Munculnya pro dan kontra mengenai pemberian akses data kependudukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kepada sejumlah lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan.

    "Kami akan atur persoalan akses data ini nanti dalam pembahasan RUU PDP," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 Juni 2020.

    Menurut dia siapa saja yang bisa mengakses data kependudukan harus didetailkan. Begitu pun dengan syarat dan batas-batasnya, hingga bagaimana ketentuan monetisasi dari akses data ini.

    Mengenai monetisasi ini, Sukamta juga mengatakan Kemendagri harus memberi kepastian apakah akses data yang diberikan kepada lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan itu berbayar. Bila berbayar, maka perlu dipastikan pemegang data tidak seenaknya memindahkan atau memperjualbelikan data penduduk ke pihak berikutnya yang akan merugikan pemilik asal data.

    "Sanksi yang tegas juga akan kami atur di RUU Perlindungan Data Pribadi agar mampu memberi efek jera demi meminimalisasi penyalahgunaan data." Persoalan data kependudukan ini, kata Sukamta memang keniscayaan. Di satu sisi, data kependudukan yang valid memang sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa. Termasuk untuk urusan bisnis yang menghidupkan laju perekonomian.

    Di era digital saat ini, hampir semua urusan lewat online meminta data pribadi penggunanya. "Karena data digital seperti ini sangat rentan disalahgunakan bahkan rentan terjadi serangan hacker dan cracker, maka peraturan pelindungannya harus jelas dan tegas," kata Sukamta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Alur Vaksinasi Covid-19

    Kementerian Kesehatan menetapkan alur vaksinasi Covid-19. Mulai dari pengadaan dan produksi, hingga pelaporan dan integrasi.