Walhi Tolak Undangan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengirimkan surat terbuka kepada Badan Legislasi DPR RI yang menyatakan menolak undangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Walhi mengaku telah menerima surat undangan rapat, yang dikirimkan oleh Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Badan Legislasi DPR RI tentang Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk membahas RUU Cipta Kerja.

    "Melalui surat terbuka ini kami menyatakan untuk menolak hadir memenuhi undangan itu," kata Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati, Rabu 10 Juni 2020.

    Menurut Nur RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan hidup. Walhi telah mengkaji RUU itu. Hasilnya, kata dia, RUU Cipta Kerja justru memuat semangat melindungi investasi. "Dengan menghapus beberapa ketentuan krusial dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup."

    Ia menilai RUU Cipta Kerja, tidak untuk melindungi kepentingan rakyat. Namun justru menghapus ruang partisipasi dan meminimkan perlindungan hak dasar warga negara.

    Proses penyusunan RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Karena itu Walhi menuntut agar DPR RI segera menghentikan segala proses pembahasannya. "DPR-RI harus menghentikan seluruh proses yang sedang berlangsung," ujar Nur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.