RUU Pemilu, Fadli Zon: Demokrasi Kita Disponsori Para Cukong

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional  Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar,  Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik langkah Komisi II DPR yang mulai membahas revisi UU Pemilu atau RUU Pemilu.

    Menurut Fadli, seharusnya UU Pemilu tidak direvisi saban kali pemilu hendak digelar. Dia berpendapat UU Pemilu harusnya berlaku jangka panjang, minimal 10-15 tahun.

    “Bukan untuk kepentingan jangka pendek partai politik semata,” ujar Fadli dalam diskusi virtual 'Menyoal RUU Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia' hari ini, Selasa, 9 Juni 2020.

    Dengan gonta-ganti aturan pemilu yang dilakukan para legislatif ini, ujar Fadli, semakin menunjukkan bahwa demokrasi di negara ini masih jauh dari substansi.

    “Demokrasi saat ini bukan hanya prosedural, tapi mungkin juga corrupted democracy yang membuat demokrasi semakin mahal dan menjadi battle of billionaire. Demokrasi kita dikendalikan, disponsori para cukong,” ujar Fadli.

    Akibatnya, Fadli Zon berpendapat, terjadi sebuah oligarki. Mereka yang punya kepentingan di Indonesia cukup menguasai sembilan parpol yang berkuasa di parlemen saja.

    Dia menyatakan revisi aturan pemilu semestinya meletakkan kembali dasar-dasar demokrasi dan menjadikan aturan benar-benar berpihak kepada rakyat serta sistem yang dibuat mewakili kepentingan rakyat.

    “Kalau sistem sekarang kan bukan daulat rakyat, tapi daulat partai politik,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.