Sekjen PDIP: Hukum Seringkali Dikooptasi Kekuasaan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. KPK mencecar Hasto Kristiyanto soal percakapannya dengan para tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bersiap meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. KPK mencecar Hasto Kristiyanto soal percakapannya dengan para tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan keadilan di bidang ekonomi dan hukum harus menjadi prioritas bagi seluruh kader PDIP. "Keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang ekonomi ini menjadi skala prioritas perjuangan kita," kata dalam sambutan di pembukaan webinar 'Pancasila dan Keadilan Sosial' dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, Selasa, 9 Juni 2020.

    Hasto mengatakan keadilan politik sudah mampu dicapai bangsa Indonesia pasca-jatuhnya pemerintahan Soeharto. Keadilan itu, kata dia, terlihat dalam bentuk penghormatan, pengakuan, kesertaan setiap warga negara, dan pengakuan terhadap hak demokrasi yang dijamin konstitusi.

    Namun keadilan ekonomi disebutnya masih menjadi persoalan pokok. Padahal, Hasto mengatakan, tujuan dari keadilan sosial adalah kemakmuran.

    Hasto mengatakan PDIP memiliki dasa prasetya partai sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi ini. Salah satu caranya adalah dengan politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin, melalui pendidikan dan pemberdayaan.

    Selain keadilan ekonomi, Hasto mengatakan juga masih ada masalah keadilan di bidang hukum. "Kita masih lihat hukum seringkali dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan."

    Menurut dia keadilan di bidang hukum terhambat liberalisasi politik yang berjalan masif sejak 1997 melalui proyek besar yang disebut Global Reproduction of American Politic. Hal inilah, kata dia, yang merombak tatanan suprastruktur politik Indonesia sehingga menjadi begitu liberal dan kapitalistik.

    "Dan hukum seringkali menjadi alat-alat kepentingan." Keadilan di bidang hukum dan ekonomi menjadi tantangan bagi seluruh kader PDIP di bulan Bung Karno ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.