Soal New Normal, AHY: Jangan Sampai Pengen Untung Malah Buntung

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Kongres V Partai Demokrat, di JCC, Senayan, Ahad, 15 Maret 2020. Ia disebut telah mengantongi 90 persen suara untuk menjadi Ketua Umum partai berlogo bintang mercy ini. TEMPO/Fikri Arigi

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Kongres V Partai Demokrat, di JCC, Senayan, Ahad, 15 Maret 2020. Ia disebut telah mengantongi 90 persen suara untuk menjadi Ketua Umum partai berlogo bintang mercy ini. TEMPO/Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan membuka kembali aktivitas sosial-ekonomi di tengah pandemi Corona. Menurut dia, pembukaannya harus didasarkan pada kajian kesiapan dan kedisiplinan masyarakat menghadapi era kenormalan baru atau new normal.

    "Jangan sampai berharap untung, malah buntung. Pertumbuhan ekonomi haruslah untuk hidup masyarakat." AHY mencuit dalam akun Twitter resmi miliknya, Kamis, 28 Mei 2020.

    AHY mengutip penelitian kajian statistik dan sejarah ekonomi-politik global saat menghadapi Flu Spanyol (1914-1919) yang dilakukan oleh MIT Golub Center for Finance and Policy (GCFP). Kajian itu, kata dia, bisa jadi pelajaran dalam menghadapi Covid-19 saat ini.

    Ia mengatakan penelitian itu menunjukkan jika wilayah yang menerapkan protokol kesehatan ketat cenderung bisa menekan pandemi berkepanjangan. Korban dan jumlah kematian pun lebih sedikit, serta pertumbuhan ekonomi pascapandemi lebih tinggi. "Aturan ketat dan disiplin bisa selamatkan nyawa dan ekonomi."

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus bersiap memasuki kondisi new normal. “Masyarakat harus tetap produktif,” kata Presiden Jokowi saat meninjau kesiapan salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi.

    Banyak kalangan yang menilai kebijakan new normal ini rentan lantaran kurva epidemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.