TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri INDEF, Didik J Rachbini mengingatkan Presiden Joko Widodo tentang bahaya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ia mengatakan wacana pelonggaran justru sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah.
"Sebabnya tidak lain adalah komunikasi yang kurang baik bahkan kacau dari pejabat pemerintah mulai dari awal penghindaran dan menolak (denial) terhadap Covid," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2020.
Didik mengatakan sejak awal penyebaran, pemerintah kerap membuat blunder lewat pernyataan para pejabatnya. Mulai dari Covid-19 bisa diselesaikan dengan makan nasi kucing, hingga minum susu kuda liar. Hasilnya, terlihat pada saat initerjadi kebingungan publik di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten.
"Potensi kegagalan suatu kebijakan publik sudah terjadi di awal ketika komunikasi seperti ini bukan hanya tidak baik atau buruk tetapi bahkan salah kaprah sehingga kebijakan tidak efektif," kata Didik.
Didik meminta Jokowi berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang ia ungkapkan. Pasalnya wacana ini sudah salah kaprah dan ditanggapi 'terserah' saja oleh publik dan masyarakat luas. Ia menilai hal itu merupakan pertanda rasa tidak percaya dan pasrah terhadap keadaan.
Jika pemerintah terus tak berhati-hati, Didik mengingatkan bisa saja pandemi ini dapat memakan korban lebih banyak lagi dari saat ini. Apalagi saat ini, kurva kasus positif dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat.
Kebijakan PSBB, kata Didik, sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses. "Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi Covid-19 di Indonesia paling tidak sukses atau bahkan buruk dibandingkan dengan tingkat kesuksesan negara-negara tetangga di ASEAN."
