KPK Tuntut Wali Kota Medan Tujuh Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA

    Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus suap proyek dan mutasi jabatan. KPK juga menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dzulmi Eldin berupa pidana penjara selama 7 tahun,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis, 14 Mei 2020. Sidang pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan hari ini.

    Jaksa KPK menganggap Dzulmi terbukti menerima suap dari sejumlah kepala dinas di Pemerintah Kota Medan sebanyak Rp 2,1 miliar. Suap itu kemudian dipakai untuk kebutuhan pribadi, salah satunya untuk membayar kelebihan perjalanan dinas ke Jepang.

    Menurut Jaksa, perbuatan Dzulmi tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dzulmi juga tidak mengakui perbuatannya dan ia telah menikmati hasil kejahatannya. Sementara, pertimbangan meringankan yaitu Dzulmi belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam sidang.

    KPK menangkap Eldin dalam operasi tangkap tangan pada Oktober 2019. Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK sempat memeriksa anak Menteri Hukum dan HAM YasonnaLaoly, YamitemaTirtajayaLaoly.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.