Jokowi Minta Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dipercepat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tes cepat (rapid test) COVID-19. (ANTARA/HO-Pokja Jakarta Selatan

    Ilustrasi tes cepat (rapid test) COVID-19. (ANTARA/HO-Pokja Jakarta Selatan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19, dipercepat. Tujuannya agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah wabah ini.

    Di beberapa daerah, kata Jokowi, penyaluran tahap pertama sudah selesai. “Namun, bantuan yang belum tersalurkan juga lebih banyak,” ujar Jokowi saat meninjau langsung penyerahan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kantor Pos Juanda, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 13 Mei 2020.

    Jokowi mengakui bahwa ada satu dua masalah yang berkaitan dengan data. “Saya minta nanti pada (penyaluran) tahap II bisa diperbaiki lagi.” Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya di pusat dan daerah mempercepat penyaluran bantuan tunai ini. 

    Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, bantuan langsung tunai ini akan diberikan dalam tiga tahap dengan besaran Rp 600 ribu per keluarga. Di sebagian daerah, kata Juliari, bantuan langsung tunai tahap I telah selesai dan penyaluran bantuan tahap II diproyeksikan selesai sebelum Idul Fitri. Tahap III diproyeksikan tersalur bulan depan setelah Idul Fitri. 

    “Tapi, mungkin penyalurannya belum bisa merata karena ini tergantung daerah, yang medannya berat mungkin akan lebih lambat,” ujar Juliari di lokasi yang sama.

    Bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu bantuan sosial khusus untuk masyarakat terdampak Covid-19. Program ini rencananya menyasar 9 juta keluarga. Juliari mengatakan, semua data penerima  sudah diterima dari daerah. Baik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non-DTKS.

    “Tapi untuk tahap I ini, kami akui masih jauh dari kesempurnaan. Masih ada data yang tumpang tindih.” Kementerian terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

    Ada yang sudah mengirim data, kemudian ditarik kembali karena ada warga terdampak yang belum masuk. “Kami terus sempurnakan datanya,” ujar Menteri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.