TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengaku sudah meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengawasi para kepala daerah terkait penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Penyaluran bansos ini banyak disorot lantaran dianggap menjadi ajang pencitraan bagi kepala daerah yang hendak maju di Pilkada 2020.
"Sejak awal kami minta kepada pemerintah untuk mengawasi atau paling tidak berikan warning kepada kepala-kepala daerah dalam menyalurkan bansos," kata Doli dalam diskusi virtual, Kamis, 7 Mei 2020.
Dugaan politisasi bansos yang sempat ramai disorot ialah yang dilakukan Bupati Klaten Sri Mulyani. Sri dikritik karena dianggap melabel bantuan hand sanitizer dari Kementerian Sosial dengan foto dirinya. Menurut Doli, tindakan semacam itu mencerminkan rasa tidak percaya diri dari calon petahana. "Ini satu kejahatan yang tidak bisa kita biarkan," kata dia.
Doli juga menilai justru konyol dan naif jika kepala daerah masih melakukan politisasi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Dia mengatakan, di era keterbukaan informasi saat ini, praktik tersebut pasti akan ketahuan. "Di era ini enggak ada yang bisa ditutup-tutupi, masyarakat akan tahu, dan menurut saya praktik-praktik seperti itu jadi konyol, naif, backfire," kata politikus Golkar ini.
Doli mengatakan tindakan politisasi bansos itu malah bisa menjadi serangan balik untuk kepala daerah sekaligus kepala daerah yang melakukannya. Ia berujar, masyarakat akan menilai secara langsung kualitas pemimpin atau calon pemimpinnya tersebut.
"Ini kita harus awasi bersama-sama, saya yakin dengan keterbukaan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, pasti mereka akan melihat itu sesuatu yang harus ditolak ramai-ramai," ujar Doli.
