Jokowi: Beruntung Pemerintah Pilih PSBB, Bukan Lockdown

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan masyarakat agar disiplin mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

    "Sudah beruntung sejak awal pemerintah memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, bukan karantina wilayah atau lockdown," kata Jokowi dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis, 7 Mei 2020.

    Dengan PSBB, kata Jokowi, masyarakat masih bisa beraktivitas meski dibatasi. "Jadi, masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar," ujar dia. 

    Namun, kenyataannya, kata Jokowi, masih banyak masyarakat tak patuh menjalankan protokol tersebut. "Saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima, jalannya sepi tetapi di kampungnya masih berkerumun ramai, di kampungnya masih banyak yang bergerombol ramai," ujar Jokowi.

    Padahal, Jokowi mengingatkan masyarakat harus mengurangi interaksi fisik. "Saya juga melihat, masih banyak masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker," katanya.

    Presiden menegaskan, upaya penanganan penyebaran Covid-19 membutuhkan kerja sama dan kedisiplinan dari masyarakat. Sehingga, aparat bisa bekerja secara tepat dan terukur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.