INFO NASIONAL — Di tengah situasi darurat akibat Covid-19, Kementerian Sosial tetap ingin memberikan layanan cepat dan responsif kepada masyarakat. Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, meyakini Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bisa memberikan pelayanan secara cepat, tepat, responsif dan terintegrasi.
Mensos menyatakan, di saat krisis justru dibutuhkan tindakan cepat untuk melayani masyarakat. Birokrasi, kata Mensos, jangan menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, apalagi dalam kondisi kritis sebagaimana yang dihadapi saat ini.
Baca Juga:
“Pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi pada kemudahan dan kecepatan penanganan tanpa mengabaikan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Secara khusus berikan pelayanan cepat dan reponsif dalam menangani pengaduan terkait, penyimpangan distribusi bansos kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19,” kata Mensos, saat memberi pembekalan bagi 150 SLRT dan 300 Puskesos melalui video conference, Rabu siang, 29 April 2020.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat memberi pembekalan bagi 150 SLRT dan 300 Puskesos melalui video conference pada Rabu, 29 April 2020.
SLRT adalah layanan terintegrasi yang berada kabupaten/kota. Adapun Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) merupakan miniatur SLRT di desa. Saat ini terdapat sebanyak 150 penyelenggara SLRT dan 300 Puskesos yang tersebar di kabupaten/kota di Tanah Air.
Baca Juga:
Layanan cepat SLRT dapat diandalkan, di antaranya karena dalam menjalankan tugasnya, menggunakan aplikasi berbasis web dan android yang bisa diakses oleh masyarakat secara real time. Sehingga keluhan masyarakat dapat direspons dengan cepat, tepat, responsif dan terintegrasi.
“Saya berharap SLRT dan Puskesos menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. SLRT dan Puskesos juga harus membantu mengawasi dan melaporkan pelaksanaan distribusi Bansos tunai yang sebentar lagi secara masif akan disalurkan ke daerah,” kata Mensos menjelaskan.
SLRT dan Puskesos juga diharapkan merespon pembaruan data penerima Bansos. Mensos juga menjelaskan bahwa data yang ada di Kementerian Sosial adalah usulan dari daerah. Data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam updating-nya bisa berasal dari Puskesos dan SLRT serta dibantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Sehingga daerah yang wajib input data ke SIKS-NG ke dalam DTKS yang akan diperbarui setiap tiga bulan,” katanya.
Dalam memberikan pelayanan sosial, SLRT memiliki dua fungsi utama, yaitu membantu sosialisasi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Bansos Tunai (BST), serta penanganan pengaduan Bansos Sembako dan Bansos Tunai secara berjenjang.
Mensos juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan sosial dari APBD kepada masyarakat di wilayahnya, tidak ada aturan pemerintah pusat yang melarang hal tersebut.
Dirjen Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto, menambahkan penanganan pengaduan Bansos harus dilaksanakan cepat, tepat sasaran dan akuntabel. Dengan mengintegrasikan informasi data dan layanan, SLRT dapat sekaligus melakukan verifikasi dan validasi DTKS melalui SIKS-NG, sehingga dapat melakukan identifikasi dan menangani keluhan secara tepat dan akurat.
Sekitar 150 manajer SLRT dan 300 koordinator Puskesos mengikuti video conference dari tempatnya masing-masing. Mereka menyatakan kesanggupannya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga bantuan sosial sebagai upaya penanganan Covid-19 dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, keluhan dan aduan masyarakat mengenai Bansos dapat tertangani dan terselesaikan dengan baik.
Pada akhir pertemuan Menteri Sosial tak lupa menyampaikan apresiasinya bagi semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penanganan dampak Covid-19.
Menteri Sosial juga berharap bahwa semua pihak dapat berkolaborasi dan berpartisipasi dalam memastikan layanan sosial dan pengaduan masyarakat terselesaikan sehingga kehadiran pemerintah bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
