TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, menilai kebijakan pemerintah melarang mudik berdampak besar terhadap upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Saya perkirakan Juni bisa kelar kalau tidak boleh mudik dan PSBB diperpanjang,” ujar Slamet saat dihubungi Tempo pada Selasa, 21 April 2020.
Jika pemerintah tidak mengambil kebijakan ini, kata Slamet, maka para pemudik yang bisa jadi merupakan carrier Corona menularkan virus di kampung halamannya. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebabkan ledakan kasus kedua atau second wave di Indonesia. “Nanti di Jakarta reda, tapi virusnya malah pindah ke kampung-kampung sana,” ujar dia.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan larangan mudik untuk seluruh masyarakat pada Selasa, 21 April 2020 untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Namun, kebijakan tersebut baru berlaku efektif mulai 24 April 2020, bertepatan dengan perkiraan 1 Ramadan.
Sejumlah kepala daerah telah lama mengharapkan pemerintah pusat tegas melarang mudik. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil misalnya, sejak awal sudah mengeluhkan adanya 70 ribu pemudik asal Jakarta yang datang ke Jawa Barat dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP).
"Jika mudik tidak ditahan kami yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta bisa kewalahan luar biasa karena mereka pulang ke pelosok," kata Ridwan Kamil kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin lewat video konferensi pada Jumat, 3 April 2020.
Hasil survei Kementerian Perhubungan juga menunjukkan bahwa data masyarakat yang menyatakan tidak akan mudik sebesar 68 persen, sementara yang bersikeras mudik 24 persen, dan yang sudah mudik sebesar 7 persen. Atas dasar angka 24 persen inilah akhirnya pemerintah memutuskan melarang mudik.
