MPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Lonjakan Kasus Demam Berdarah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai lonjakan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 41 ribu kasus. "Saya memahami, pemerintah saat ini memang dihadapkan pada persoalan kesehatan yang rumit dan berat terkait dengan wabah Covid-19, namun tren naiknya jumlah kasus DBD juga jangan diabaikan," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 April 2020.

Lestari mengutip data Kementerian Kesehatan bahwa jumlah kasus DBD sampai Selasa, 14 April 2020 mencapai 41.883 kasus, angka itu lebih tinggi dari total kasus tahun lalu sebanyak 40.425 orang.

Menurut dia kewaspadaan itu penting karena melihat jumlah orang meninggal akibat DBD yang juga meningkat jika dibandingkan dengan 2019.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah korban meninggal hingga 14 April 2020 mencapai 266 orang atau hampir mendekati jumlah korban meninggal sepanjang 2019 yang sebanyak 354 orang. "Ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah,’ ujar Lestari.

Pemerintah perlu kembali mengingatkan masyarakat dan aparat kesehatan di daerah untuk mencegah, mewaspadai, dan menanggulangi DBD ini. “Kami tidak ingin rakyat menjadi korban."

Lestari juga mengingatkan keterbatasan daya tampung rumah sakit karena di masa pergantian musim ini, selain wabah Covid-19, potensi peningkatan penyakit lainnya seperti DBD juga tinggi. Karena itu kondisi rumah sakit saat ini penuh sesak dengan pasien, itu berdampak pada apabila kondisi pasien dinilai tidak parah sekali.

Dokter enggan merawat inap pasien non-Covid-19 di rumah sakit karena khawatir terpapar virus Corona itu. "Untuk mencegah penyebaran Covid-19 tetap perlu memperhatikan aspek perlindungan bagi pasien yang bukan terpapar Covid-19."

Ia menilai masalah kasus demam berdarah ini perlu betul-betul dipikirkan agar jangan sampai rumah sakit, baik yang rujukan ataupun non-rujukan, memiliki peran ganda yang membuat masyarakat enggan berobat.