TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Benny Rhamdani menjadi Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Jokowi melantik Benny di Istana Negara pada Rabu, 15 April 2020.
"Saya sangat menyesalkan sikap presiden yang tidak menggunakan hak prerogatif memilih orang yang berkapasitas di bidangnya. Ini hanya seperti bagi-bagi kekuasaan untuk partai pendukungnya," ujar Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 15 April 2020.
Dia menilai politikus Hanura tersebut tidak memiliki rekam jekak di bidang perlindungan pekerja migran. Padahal, ujar Anis, agenda perlindungan pekerja migran di tengah pandemi Covid-19 ini memiliki tantangan yang besar. Pekerja migran salah satu kelompok yang rentan di negara tempat mereka bekerja.
Belum lagi, kata dia, pekerjaan rumah lainnya menyangkut harmonisasi berbagai aturan terkait pekerja migran dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pekerja migran yang belum jelas ujungnya. "Saya harap yang bersangkutan bisa cepat belajar dan mengambil skala prioritas," ujar Anis.
Informasi yang diperoleh Tempo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebetulnya mengajukan tiga calon Kepala BP2MI kepada Presiden Jokowi. Dari tiga calon itu, tidak ada nama Benny. Ida belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini.
Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang membawahkan Kemenaker juga mengaku tidak mengetahui siapa yang mengusulkan nama Benny kepada presiden. "Wah, saya tidak tahu ya. Sekneg yang biasanya memberi telaahan kepada presiden," ujar Tjahjo lewat pesan singkat, Rabu malam, 15 April 2020.
