Demokrat Minta Satgas Lawan Covid-19 Tak MengatasNamakan DPR

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara komite konvensi partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) didampingi anggota Komite Konvesi Partai Demokrat Didi Irawadi (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat Tim Konvensi kandidat Capres Partai Demokrat di Jakarta, Senin (19/8). ANTARA/Reno Esnir

    Juru bicara komite konvensi partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) didampingi anggota Komite Konvesi Partai Demokrat Didi Irawadi (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat Tim Konvensi kandidat Capres Partai Demokrat di Jakarta, Senin (19/8). ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO Jakarta-Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta Satuan Tugas Lawan Covid-19 tak mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Didi mengatakan Satgas yang dibentuk oleh individu-individu dan fraksi-fraksi tertentu itu merupakan tugas pribadi dan bukan resmi bentukan Dewan.

    "Sebab pembentukannya sepihak, tanpa terlebih dahulu mengajak seluruh fraksi yang ada di DPR bicara, merapatkannya bersama-sama dan memutuskannya dalam forum resmi," kata Didi dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 April 2020.

    Menurut Didi, jika mengatasnamakan DPR, pembentukan satuan tugas harus dirapatkan secara resmi dan formil di forum rapat DPR. Pembentukannya pun harus mengikuti mekanisme Undang-undang MD3 dan tak bisa sepihak.

    Jika ingin diteruskan, lanjut Didi, maka Satgas itu menjadi satuan tugas yang tak berhubungan dengan institusi DPR. Ia mengatakan setiap individu di dalam Satgas tersebut yang harus mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukan Satgas tersebut.

    Didi juga menyinggung fungsi Satgas Lawan Covid-19 itu. Ia mendapat informasi bahwa Satgas akan melakukan fungsi pengawasan dan bisa menggalang dari sesama anggota, pengusaha, dan jaringan.

    Anggota Komisi Keuangan DPR ini menilai ada pelanggaran etika dan aturan hukum jika kegiatan Satgas itu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan, apalagi melakukan fungsi penggalangan dana dengan mengatasnamakan DPR.

    Ia juga meminta Kesekretariatan Jenderal DPR untuk tak memberikan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan Satgas tersebut. "Maka akan jadi pelanggaran administrasi dan hukum jika dilakukan," ujar Didi.

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini juga menyampaikan partainya tak bergabung dalam Satgas Lawan Covid-19 itu. Dia tak tahu ihwal dasar dan mekanisme pembentukan Satgas itu. "Mungkin itu Satgas koalisi (pemerintah) kali bukan Satgas DPR," kata Jazuli.

    Jazuli mengatakan partainya mengapresiasi Satgas Lawan Covid-19 yang dibentuk sejumlah anggota DPR lintas fraksi itu. Meski tak bergabung, kata dia, PKS menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan cara memotong gaji para anggota Dewan di pusat hingga daerah.

    Penasihat Satgas Lawan Covid-19, Arsul Sani, membantah PKS dan Demokrat tak dilibatkan. Arsul mengatakan Satgas memang dibentuk atas inisiatif perorangan lintas fraksi. Namun siapa saja yang ingin bergabung, kata dia, bisa menyampaikan ke Koordinator Satgas Lawan Covid-19 Sufmi Dasco Ahmad.

    "Satgas ini bukan alat kelengkapan DPR, jadi soal orangnya tidak terkait dengan representasi fraksi," kata Arsul, Senin lalu.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.