Surati Jokowi, Dokter Umum: Tenaga Medis Marah Karena APD Langka

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis beraktivitas di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Selasa 7 April 2020. Rumah Sakit Universitas Udayana resmi beroperasi menjadi rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 atau virus Corona di wilayah Provinsi Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

    Petugas medis beraktivitas di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Selasa 7 April 2020. Rumah Sakit Universitas Udayana resmi beroperasi menjadi rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 atau virus Corona di wilayah Provinsi Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas dalam menekan laju penyebaran virus Corona penyebab Covid-19.

    “Gunakan kepalan tanganmu, gunakan ujung telunjukmu, gunakan suara kerasmu. Perintahkan para menterimu, aparatmu, jenderalmu, TNI dan Polisi yang ada dikendalimu,” seperti dikutip dari surat Perhimpunan Dokter Umum bertanggal 10 April yang ditandatangani Ketua Umum PP PDUI, Abraham Andi Padlan Patarai.

    PDUI meminta Jokowi melupakan perkataan salah satu menterinya bahwa Corona adalah penyakit yang sembuh sendiri.

    Ia juga meminta Jokowi mengabaikan perkataan menterinya yang menyatakan harga alat pelindung diri menjadi mahal karena masyarakat membelinya. 

    PDUI juga meminta Jokowi melupakan perkataan salah satu menteri yang mengatakan bahwa pada Maret 2020 akan ada 4,7 juta masker produksi Badan Usaha Milik Negara yang siap disebar ke seluruh negeri.

    Pernyataan-pernyataan tersebut pernah disampaikan beberapa menteri Jokowi dalam berbagai kesempatan.

    Abraham berkata ratusan ribu dokter dan tenaga kesehatan resah dan marah karena APD makin langka. Kalaupun ada, harganya sangat mahal. Sementara, banyak pasien yang mesti segera mendapatkan perawatan. Akhirnya, dokter dan tenaga medis terpaksa memakai jas hujan sebagai APD.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.