Kisah PDI: Antara Nico Daryanto, Soeharto, dan Bayi PDIP

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Partai Demokrasi Indonesia (PDI). wikipedia.org

    Logo Partai Demokrasi Indonesia (PDI). wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - Nicolaus Daryanto menjabat Sekretaris Jenderal PDI (Partai Demokrasi Indonesia) ketika partai itu terbelah parah pada 1993.  

    Nico Daryanto mendampingi Ketua Umum Soerjadi sejak 1986 atau sekitar 7 tahun menjelang konflik internal tersebut.

    Konflik PDI melahirkan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri sampai kini. PDI, yang lahir hasil fusi pada 1973, lalu lenyap dan sejarahnya "diakuisisi" oleh PDIP.

    Nico wafat dalam usia 82 tahun pada Kamis petang lalu, 9 April 2020, setelah terkena serangan jantung. 

    "Bapak sudah cuci darah enam bulan ini. Tadi sepertinya serangan jantung," demikian pesan dari keluarga Nico yang diteruskan Ketua DPP PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Djarot Saiful Hidayat pada hari ini, Jumat, 10 April 2020.

    Bagaimana ceritanya PDI berubah menjadi PDIP yang lahir menjelang Pemilu 1999?

    PDI, berlambang banteng di dalam segi lima, mulai terbelah pada saat kongres di Medan pada 1993. Duet Soerjadi-Nico Daryanto yang terpilih kembali membuat kelompok Budi Hardjono, yang disokong rezim Presiden Soeharto, berusaha menduduki arena kongres.

    Untuk menyelesaikan pertikaian, Kongres Luar Biasa PDI digelar di Surabaya, Desember 1993.

    Secara mengejutkan, Megawati terpilih menjadi ketua umum. Kendati kongres berujung deadlock, Megawati mengumumkan dirinya secara de facto telah menjadi Ketua Umum PDI.

    Popularitas Megawati menciutkan nyali Presiden Soeharto ketika itu. Putri pasangan Soekarno-Fatmawati itu pun dijegal dalam Kongres IV PDI di Medan, Mei 1996.

    Kali ini, rezim memainkan Soerjadi sebagai pionnya. Soerjadi pun terpilih menjadi ketua umum pada Kongres PDIP di Medan itu.

    Puncaknya, pada 27 Juli 1996, para pendukung Soerjadi diduga dengan bantuan aparat menyerang Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, yang dipenuhi pendukung Megawati.

    Saat ini kantor tersebut sudah dibangun megah menjadi Kantor DPP PDIP.

    Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI dikenal sebagai Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli. Mega berikut pendukungnya dipaksa hengkang dari PDI. 

    Akibatnya, perolehan suara PDI pada Pemilu 1997 merosot tajam. Setelah reformasi 1998, Megawati mendirikan PDIP yang ia pimpin hingga kini.

    Kembali ke aktivitas politik Nico Daryanto, Pada 2000 dia dan 14 tokoh PDI pimpinan Budi Hardjono hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Musababnya, mereka kesulitan bergabung ke PDIP karena harus memenuhi beberapa syarat yang tak mungkin dipenuhi.

    "PKB tak mensyaratkan apa-apa," kata Nico dikutip dari Majalah Tempo edisi 10 April 2000.

    Pada 2006, ia bergabung dengan Partai Hanura yang didirikan Wiranto.

    Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengenang dirinya pernah bersama-sama Nico Daryanto dan Kwik Kian Gie berkeliling Jawa Tengah.

    Dia bercerita, para ilmuwan di Jawa Tengah dibantu Budi Dharmawan, adik kandung Kwik, membentuk 'forum perlawanan' terhadap Soeharto pada masa Orba lalu. Diundanglah para tokoh PDI sebagai partai wong cilik.

    Beberapa yang hadir di antaranya Kwik Kian Gie, Dimyati Hartono, Aberson Marle Sihaloho, dan Nico Daryanto. Forum itu juga diikuti sosiolog Arief Budiman, sastrawan Darmanto Yatman, dan juga Hendrawan.

    "Selain berbagi informasi, forum tersebut dimaksudkan memperkuat sel-sel demokrasi di masyarakat bawah," kata Hendrawan.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAJALAH TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.