Pengajuan Status PSBB, Kepala Daerah Harus Perhatikan Syarat Ini

Penumpang saat menunggu KRL, dua hari sebelum penerapan PSBB Jakarta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu, 8 April 2020. PSBB akan diterapkan di DKI Jakarta mulai Jumat, 10 April 2020, dalam rangka percepetan penanganan virus Corona atau COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal menjelaskan mekanisme pengajuan pembatasan sosial berskala besar atau status PSBB untuk daerah yang terinfeksi virus Corona.

“Pertama menyiapkan beberapa hal sebelum mengajukan pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas nasional,” kata Safrizal, Kamis, 9 April 2020.

Safrizal mengatakan, sejumlah kesiapan itu antara lain dasar-dasar pertimbangan dengan kriteria yang ditentukan, seperti jumlah dan kasus kematian karena Covid-19 serta adanya epidemiologi (pola penyebaran penyakit) di tempat lain yang terhubung dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan data pendukung. Misalnya data peningkatan kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi yang dikaji Pemda, termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu. “Data disiapkan dengan baik sebagai bahan pertimbangan,” ujarnya.

Menurut Safrizal, pemda juga harus menghitung kesiapan melalui beberapa hal, di antaranya ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat. Sebab, kebijakan PSBB akan berdampak terhadap kesulitan masyarakat mencari nafkah karena diharuskan untuk berada di rumah saja dan keluar jika sangat penting sekali.

Pemda, kata Safrizal, juga harus menghitung anggaran untuk realokasi terhadap tiga kegiatan utama, yaitu pemenuhan alat kesehatan, menghidupkan industri yang mendukung kegiatan PSBB dan kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial.

Selain itu, Safrizal mengingatkan pemda untuk menghitung kesiapan dari segi keamanan. “Koordinasikan dengan aparat penegak hukum, karena PSBB butuh prasyarat penegakkan hukum,” kata dia.

Safrizal menuturkan Kementerian Kesehatan kemudian akan memproses syarat pengajuan PSBB itu dalam waktu paling lama dua hari. Jika ada kekurangan, maka permohonan akan dikembalikan ke pemda agar memperbaiki data pendukungnya. Sebaliknya, jika sudah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan, maka daerah yang mengajukan bisa memberlakukan PSBB.






Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

2 hari lalu

Kementerian Kesehatan Tetapkan 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

Kementerian Kesehatan meluncurkan laboratorium jejaring OIC CoE untuk mendukung tercapainya tujuan kemandirian produksi vaksin.


Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

4 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Bupati Bengkalis Kasmarni: Perempuan Harus Berani Tunjukkan Kemampuan

4 hari lalu

Bupati Bengkalis Kasmarni: Perempuan Harus Berani Tunjukkan Kemampuan

Bupati Bengkalis Kasmarni meminta kaum perempuan bisa maju menjadi pemimpin meski banyak tantangan yang menghadang


Minta Kepala Daerah Fokus Kerja untuk Rakyat, Megawati: Tidak Lakukan Dansa Politik Pemilu 2024

4 hari lalu

Minta Kepala Daerah Fokus Kerja untuk Rakyat, Megawati: Tidak Lakukan Dansa Politik Pemilu 2024

Megawati mengingatkan para kader untuk berfokus melakukan kerja riil di masyarakat, alih-alih melakukan dansa politik jelang Pemilu 2024


Jawab Jubir PKS soal Perbandingan Kinerja Kepala Daerah, Hasto: Biar Data yang Berbicara

8 hari lalu

Jawab Jubir PKS soal Perbandingan Kinerja Kepala Daerah, Hasto: Biar Data yang Berbicara

Hasto siap adu prestasi kepala daerah PDIP dengan PKS. Ia juga menyinggung soal pemberian Blok Cepu era SBY yang didukung PKS kepada ExxonMobil.


Warga Depok dan Tangerang yang Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Sehat

10 hari lalu

Warga Depok dan Tangerang yang Kontak Erat dengan Pasien Cacar Monyet Dinyatakan Sehat

Tiga warga asal Kota Depok dan Tangerang sempat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif cacar monyet pertama di Indonesia


Update Kasus Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Kemenkes: 7 Masih Pending

10 hari lalu

Update Kasus Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Kemenkes: 7 Masih Pending

Kementerian Kesehatan telah sejauh ini memeriksa 91 kasus dugaan hepatitis akut misterius pada anak di Indonesia.


Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

10 hari lalu

Pasien Positif Cacar Monyet Sudah Sehat dan Beraktivitas Kembali

Dia adalah satu-satunya pasien terkonfirmasi positif cacar monyet di Tanah Air hingga trennya di dunia yang kini menurun.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

10 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.