DPR Minta Kapolri Usut Dugaan Ekspor 1,2 Juta APD ke Korsel

Ilustrasi alat perlindungan diri (APD). REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kesehatan atau Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan dugaan ekspor 1,2 juta alat pelindung diri atau APD tenaga medis ke Korea Selatan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

Komisi IX pun mendesak kementerian-kementerian tersebut meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut dugaan pelanggaran itu.

"Meminta Kepolisian RI menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan pelarangan ekspor sementara alat kesehatan dan obat penanganan Covid-19," demikian tertulis dalam simpulan rapat pada Rabu, 8 April 2020 yang dibagikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, Kamis, 9 April.

Melki mengatakan Komisi IX menaruh perhatian besar terhadap dugaan ekspor APD ini. Sebab, APD sangat diperlukan di dalam negeri di saat pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, sebanyak 1,2 juta APD produksi Bogor, Jawa Barat, diduga lolos ekspor ke Korea Selatan. Barang-barang produksi sejumlah pabrik garmen di Indonesia itu ditengarai lolos dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Pelabuhan Tanjung Priok meski sebelumnya sempat ditahan oleh petugas Bea Cukai.

Sumber Tempo di lingkungan otoritas terkait menyebutkan bahwa eksportir diduga memalsukan HS Code sehingga jenis barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, ekspor APD itu direkap per 20 Maret 2020 dan dikirimkan oleh enam perusahaan di Bogor, Jawa Barat. Keenamnya adalah perusahaan berinisial PT GI, DD, PG, IB, PH, dan II.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan HS code barang yang terekam dalam sistem kepabean seluruhnya sudah sesuai dengan dokumen PEB. Ia berdalih, dokumen dengan dugaan pemalsuan HS itu adalah dokumen awal yang perlu pengecekan lebih lanjut.

Ia juga mengklaim eksportir telah memperoleh surat izin pengecualian dari Kementerian Perdagangan sesuai Pasal 3B Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020. Pasal itu mengatur bahwa Menteri Perdagangan dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Permendag.

Syaratnya, eksportir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag secara elektronik. 

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan ada dua eksportir yang telah memperoleh izin dari kementeriannya, yakni PT GI dan PT DD. Menurut dia, barang-barang yang diekspor itu barter dengan bahan baku pembuatan APD di dalam negeri.

Ihwal empat perusahaan lainnya, Oke belum menjelaskan apakah telah memperoleh izin pengecualian. Dia mengatakan telah menyerahkan data dugaan pemalsuan kode HS kepada Bea Cukai.






Krisis Indo-Pasifik, Korsel dan Indonesia Bisa Pelopori Kerja Sama Negara Menengah

9 hari lalu

Krisis Indo-Pasifik, Korsel dan Indonesia Bisa Pelopori Kerja Sama Negara Menengah

Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) tidak bisa diam saja melihat persaingan antara Amerika dan Cina dalam mencari pengaruh di kawasan Indo-Pasifik


28 Merek Arak Bali Masuk Hotel Bintang Lima, Asosiasi: Naik Kelas

18 hari lalu

28 Merek Arak Bali Masuk Hotel Bintang Lima, Asosiasi: Naik Kelas

Sebanyak 28 merek arak Bali dari perajin lokal kini sudah bisa masuk minuman di hotel-hotel bintang lima.


Ekonomi Banten Triwulan II 2022 Tumbuh 5,7 Persen, Didorong Konsumsi dan Investasi

33 hari lalu

Ekonomi Banten Triwulan II 2022 Tumbuh 5,7 Persen, Didorong Konsumsi dan Investasi

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten (KWBC) mencatat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten pada triwulan II 2022 atau tahun ketiga pandemi covid-19 mengalami tren positif.


Bea Cukai Rusia Gagalkan Penyelundupan 225 Kilo Emas Batangan

38 hari lalu

Bea Cukai Rusia Gagalkan Penyelundupan 225 Kilo Emas Batangan

Petugas Bea Cukai Rusia curiga saat ada penumpang yang terseok-seok menyeret koper mereka kendati itu adalah koper dengan roda.


Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan Pertama Kalinya Tembus Rp 2.000 Triliun pada 2023

41 hari lalu

Sri Mulyani: Penerimaan Perpajakan Pertama Kalinya Tembus Rp 2.000 Triliun pada 2023

Sri Mulyani menargetkan penerimaan negara akan tetap naik pada 2023 walaupun ada risiko penurunan penerimaan akibat melandainya harga komoditas.


Sejarah Mulainya Garis Pemisah 38 Alias DMZ, Panmunjom Antara Korsel Dan Korut

41 hari lalu

Sejarah Mulainya Garis Pemisah 38 Alias DMZ, Panmunjom Antara Korsel Dan Korut

Perang Korea yang membara sejak 70 tahun silam menyisakan banyak hal, diantaranya garis Pemisah 38 atau DMZ, Panmunjom.


Sri Mulyani: PNBP Capai Rp 337,1 T dan Bea Cukai Rp 185,1 T hingga Juli

45 hari lalu

Sri Mulyani: PNBP Capai Rp 337,1 T dan Bea Cukai Rp 185,1 T hingga Juli

Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sampai dengan akhir Juli 2022 mencapai Rp 337,1 triliun.


Temuan Rokok Ilegal di Bandung Meningkat, Pengiriman via Jastip

45 hari lalu

Temuan Rokok Ilegal di Bandung Meningkat, Pengiriman via Jastip

Bea Cukai mencatat temuan rokok ilegal kian bertambah seiring dengan naiknya tarif cukai rokok.


Pertumbuhan Industri Vape Rumahan Diperkirakan Tertahan, Apa Penyebabnya?

45 hari lalu

Pertumbuhan Industri Vape Rumahan Diperkirakan Tertahan, Apa Penyebabnya?

Pemasukan cukai dari industri vape di Bandung tahun ini diperkirakan lebih tinggi ketimbang tahun lalu.


DJBC: Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan Sumbang 40 Persen Ekspor Nasional

47 hari lalu

DJBC: Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan Sumbang 40 Persen Ekspor Nasional

Survei DJBC menyebutkan perusahaan yang berada di kawasan berikat dan penerima fasilitas KITE memberikan kontribusi hampir 40 persen ekspor nasional.