Kapal asing dilarang menangkap ikan di perairan Indonesia kecuali tunduk pada Peraturan Nomor 16/MEN/ 2006 tentang Pelabuhan. Dalam peraturan itu disebutkan, kapal nelayan asing diwajibkan membangun dermaga dan kolam pelabuhan, cold storage, gedung perjantoran berlantai, reservoir, fasilitas wisata bahari dan wajib menyerap nelayan Indonesia di tempat perusahaan beraktivitas.
Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Perikanan Perikanan Ali Supardan saat meresmikan dua pelabuhan perikanan di Telaga Punggur dan Barelang di Batam hari ini. Menurut dia, selama ini banyak kapal asing, terutama dari Cina, Vietnam dan Thailand yang menjarah ikan di perairan Indonesia. "Jika kapal asing kedapatan mencuri dan ditangkap akan kita ditenggelamkan," tegas Ali.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
5 hari lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
5 hari lalu
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
16 hari lalu
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
27 hari lalu
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
46 hari lalu
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
46 hari lalu
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
46 hari lalu
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
47 hari lalu
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
47 hari lalu
Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
5 Maret 2024
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.