BNPB Blak-blakan Data Kasus Positif COVID-19 Tidak Sesuai

Menparekraf Wishnutama secara simbolik menyerahkan fasilitas akomodasi dan transportasi kepada BNPB yang ditunjuk sebagai gugus tugas pencegahan wabah virus corona oleh pemerintah pada Sabtu, 28 Maret 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan jika data kasus positif virus Corona penyebab COVID-19 yang selama ini disajikan Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah. Ia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas. Namun, Gugus Tugas tetap mengacu pada data Kementerian Kesehatan.

"Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020.

Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan COVID-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi," ujarnya.

Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait COVID-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

"Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," katanya menuturkan.

Penggagas Kawal COVID-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ainun berpendapat kasus positif COVID-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah. "Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah Corona) sudah landai," ucap dia.

Catatan: Kalimat pertama paragraf awal tulisan ini telah diubah pada Senin, 6 April 2020 Pukul 08.45 WIB. Mulanya, tertulis "...data kasus positif yang disajikan pemerintah tidak sesuai kenyataan..." yang benar "data kasus positif Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah". 






Pembatasan Dihapus, Jumlah Perjalanan di Cina Saat Libur Imlek Meningkat

2 jam lalu

Pembatasan Dihapus, Jumlah Perjalanan di Cina Saat Libur Imlek Meningkat

Tahun Baru Imlek adalah hari libur terpenting tahun ini di Cina.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

2 jam lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

19 jam lalu

Jepang Samakan Covid-19 dengan Flu Biasa, Aturan Wajib Masker Dicabut

Jepang tak lagi mewajibkan pemakaian masker di dalam ruangan. Covid-19 disamakan dengan sakit flu biasa.


Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

1 hari lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

1 hari lalu

Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 231.000 jemaah.


Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

1 hari lalu

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 di Masa Transisi Menuju Endemi, Heru Budi Tetapkan 4 Kegiatan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi mencabut aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Pakar Ingatkan Campak Lebih Menular dari COVID-19

1 hari lalu

Pakar Ingatkan Campak Lebih Menular dari COVID-19

Pakar kesehatan mengatakan penyakit campak lebih menular dari COVID-19 dengan daya tular pada 12 hingga 13 orang di sekitar pasien.


CDC Temukan Kasus Stroke Pada Lansia Penerima Vaksin Booster Pfizer

1 hari lalu

CDC Temukan Kasus Stroke Pada Lansia Penerima Vaksin Booster Pfizer

Dalam temuannya, CDC menyatakan lansia penerima vaksin booster Covid-19 Pfizer kedua kalinya berpotensi terkena stroke.


Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

2 hari lalu

Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

Pakar mengatakan apapun varian COVID-19, termasuk XBB.1.5 atau Kraken, protokol kesehatan belum berubah dan vaksin masih bermanfaat.


Yuni Shara Vaksinasi Booster ke-2 di RSPAD Gatot Soebroto, Rasanya Seperti...

2 hari lalu

Yuni Shara Vaksinasi Booster ke-2 di RSPAD Gatot Soebroto, Rasanya Seperti...

Yuni Shara sengaja menggunakan gaun tanpa lengan agar memudahkannya menerima suntikan vaksin di lengan kirinya.