BNPB Blak-blakan Data Kasus Positif COVID-19 Tidak Sesuai

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menparekraf Wishnutama secara simbolik menyerahkan fasilitas akomodasi dan transportasi kepada BNPB yang ditunjuk sebagai gugus tugas pencegahan wabah virus corona oleh pemerintah pada Sabtu, 28 Maret 2020.

    Menparekraf Wishnutama secara simbolik menyerahkan fasilitas akomodasi dan transportasi kepada BNPB yang ditunjuk sebagai gugus tugas pencegahan wabah virus corona oleh pemerintah pada Sabtu, 28 Maret 2020.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo membenarkan jika data kasus positif virus Corona penyebab COVID-19 yang selama ini disajikan Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah. Ia berdalih asupan data dari Kementerian Kesehatan juga terbatas. Namun, Gugus Tugas tetap mengacu pada data Kementerian Kesehatan.

    "Kami dapat feeding data dari Kemenkes terbatas jadi kami belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau terbuka," katanya dalam diskusi virtual Bersama Melawan Covid-19 seperti yang ditayangkan kanal YouTube Energy Academy Indonesia, Minggu 5 April 2020.

    Agus menjelaskan, BNPB kini membangun aplikasi Lawan COVID-19 yang nantinya digunakan untuk menampung data terkait kasus positif. Harapannya, bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan.

    "Kami kerahkan banyak tenaga baik dari BNPB, BPBD, termasuk militer dan polisi untuk entry data di seluruh Indonesia dan nanti connect ke aplikasi," ujarnya.

    Agus mengamini pula jika data antara pemerintah pusat dan daerah terkait COVID-19 tidak sinkron. Tapi ia mengaku tidak tahu pangkal masalahnya.

    Menurut Agus, BNPB bekerja di belakang layar mencatat semua laporan terkait kasus penyakit virus corona 2019 itu dari seluruh daerah. Namun mereka tidak bisa mempublikasikannya karena bukan juru bicara pemerintah.

    "Kami punya data dua-duanya. BNPB kumpulkan data dari daerah dan Kemenkes, kami sandingkan. Tapi karena jubirnya Pak Yuri, jadi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kami publikasikan," katanya menuturkan.

    Penggagas Kawal COVID-19, Ainun Najib, mendesak pemerintah terbuka soal data kasus positif. Menurut dia, dengan data yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    Ainun berpendapat kasus positif COVID-19 di Indonesia jauh lebih besar daripada yang dilaporkan pemerintah. Ia khawatir data yang ditutupi akan membuat masyarakat menjadi lengah. "Jangan-jangan masyarakat menyangka (wabah Corona) sudah landai," ucap dia.

    Catatan: Kalimat pertama paragraf awal tulisan ini telah diubah pada Senin, 6 April 2020 Pukul 08.45 WIB. Mulanya, tertulis "...data kasus positif yang disajikan pemerintah tidak sesuai kenyataan..." yang benar "data kasus positif Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah". 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.