Terawan Teken Permenkes PSBB Covid-19, Berikut 3 Poin Pentingnya

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers terkait virus corona di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Presiden menyatakan 2 orang WNI yaitu seorang ibu dan anak di Indonesia telah positif terkena corona setelah berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto telah meneken Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam masa wabah Covid-19.

    Permenkes yang diumumkan pada Sabtu, 4 April 2020, tersebut mengatur sejumlah hal teknis untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang status PSBB.

    Berikut poin-poin pentingnya:

    1. Sejumlah Kegiatan Dibatasi
    Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri ini, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.

    Selanjutnya dalam Pasal 13 dirinci bahwa pelaksanaan PSBB meliputi; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

    2. Kriteria Wilayah PSBB
    Pasal 2 mengatur kriteria daerah yang dapat mengajukan status PSBB. Kriteria pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

    Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Daerah juga harus menyertakan data lengkap dengan kurva epidemiologi saat mengajukan status PSBB.

    Dalam Pasal 4 dijelaskan lebih lanjut, bahwa kepala daerah yang mengajukan status PSBB juga harus menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

    Setelah semua data diberikan daerah, akan dikaji terlebih dahulu oleh tim bentukan Menkes. Tim ini yang kemudian akan memberikan rekomendasi penetapan PSBB kepada Menteri Kesehatan dalam waktu paling lama satu hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

    Selain kepala daerah, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga dapat mengusulkan status PSBB kepada Menkes sesuai kriteria yang disebutkan dalam Pasal 2.

    3. Status PSBB Dicabut Jika Kondisi Membaik
    Status PSBB suatu daerah akan dicabut sesuai dengan evaluasi dan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Jika PSBB berjalan dengan baik, terbukti menurunkan jumlah kasus dan tidak ada penyebaran ke area/wilayah baru, maka tim pengawas akan melapor kepada Menteri Kesehatan sebagai pertimbangan dalam mencabut penetapan status PSBB ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menimbun Kalori Kue Lebaran, seperti Nastar dan Kastengel

    Dua kue favorit masyarakat Indonesia saat lebaran adalah nastar dan kastangel. Waspada, dua kue itu punya tinggi kalori. Bagaimana kue-kue lain?