TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo berharap agar pemerintah pusat membuat kebijakan yang tegas mengenai mudik. Dia khawatir penyebaran COVID-19 semakin meluas di daerah tujuan pemudik, termasuk di Surakarta yang merupakan kampung halaman Presiden Joko Widodo.
"Hingga saat ini yang ada hanya imbauan agar tidak mudik," kata Rudyatmo di Surakarta, Sabtu 4 April 2020. Menurutnya, perlu aturan yang lebih tegas agar para perantau untuk sementara tidak perlu mudik. Aturan tersebut perlu dibuat, terutama di daerah-daerah yang menjadi pusat penyebaran COVID-19.
Kebijakan yang hanya berupa imbauan itu menurutnya tidak sepenuhnya efektif. Sebab, pergerakan masyarakat dari ibu kota menuju Jawa Tengah sudah terlihat beberapa waktu terakhir, termasuk juga di Kota Surakarta. "Padahal di sini kan ring satu karena ada kediaman (presiden)," kata Rudyatmo.
Dia juga menyarankan agar pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan berbagai sektor untuk menahan para pemudik untuk pulang kampung. Misalnya berkoordinasi dengan dunia usaha, buruh yang tidak mudik bisa mendapat tunjangan hari raya.
Rudyatmo menyebut bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin cukup memahami risiko dengan banyaknya pemudik dari ibu kota yang pulang kampung itu. Ma'ruf mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa haram mudik saat corona. Rudyatmo berharap fatwa itu bisa segera dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Saat ini, Pemerintah Kota Surakarta terus melakukan pendataan terhadap para pemudik yang pulang kampung ke Solo. Pemudik diminta menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Mereka tidak diperkenankan ke luar rumah selama dua pekan.
Jika membandel, Pemkot Surakarta akan melakukan penjemputan dan melakukan karantina di tempat yang telah disediakan. "Saat ini kami tengah menyediakan tiga lokasi untuk karantina," katanya. Dia menyebut tempat karantina itu sangat layak dan manusiawi.
