Soal Corona, Presiden PKS: Jokowi Jangan Dengar Nasihat Penjilat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan setelah meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan setelah meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan nasihat kebijakan dari pihak yang paling tepat dalam penanganan pandemi Corona. Sohibul meminta Jokowi mendengarkan suara dan aspirasi para ahli kesehatan masyarakat, tenaga medis, epidemiologi, ilmuwan, dokter, dan perawat.

    "Jadikan mereka VVIP di lingkaran Bapak," kata Sohibul dalam surat terbuka untuk Jokowi, Jumat, 3 April 2020. Para ahli dan praktisi medis tersebutlah yang memiliki kredibilitas dan integritas memberikan pandangan secara jernih. Mereka juga, kata Sohibul, yang tanpa ragu berjuang tanpa kepentingan politik dan bisnis.

    "Jangan dengarkan orang-orang di sekitar Bapak yang hanya mau menjilat Bapak dan bersikap asal bapak senang." Ia juga mewanti-wanti Jokowi agar tak mendengarkan pandangan dan bisikan para pembantu yang punya kepentingan bisnis atau ambisi politik.

    Jokowi, kata dia, juga tak boleh cuma mendengarkan suara para pemodal yang semata-mata ingin mengejar keuntungan investasi. "Jangan salah pilih penasihat di lingkaran Bapak!” Jika Jokowi salah mengambil kebijakan, nasib 260 juta warga RI dipertaruhkan.

    Dalam surat terbukanya, Sohibul mengkritik kebijakan Jokowi dalam penanganan Corona. Beberapa hal yang disorot adalah rencana penetapan darurat sipil yang sempat disinggung Jokowi, kebijakan mudik, dan karantina wilayah yang tak kunjung ditetapkan.

    Sohibul Iman juga menyorot bahaya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Ia menyebut Perpu Corona itu membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan sumber daya keuangan yang sangat besar.

    "Kami khawatir para pembantu di lingkaran Bapak tidak memberikan informasi yang tepat sehingga Bapak menandatangani Perpu yang sangat membahayakan kepemimpinan Bapak dan masa depan bangsa ini," ucap Sohibul.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.