Polisi Pidanakan Masyarakat yang Ngumpul, YLBHI: Pasal Karet

Petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP membubarkan warga yang masih berkumpul saat melakukan razia cegah penyebaran COVID-19 di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020. Petugas juga mengimbau warga untuk pulang ke rumah masing-masing sesuai instruksi pemerintah agar melakukan social distancing. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai aturan yang digunakan kepolisian untuk mempidanakan masyarakat yang nekat berkumpul di tengah virus corona, adalah pasal karet

"Pasal-pasal ini pasal karet yang biasa dipakai untuk kriminalisasi," ujar Ketua YLBHI Asfinawati saat dihubungi, Kamis 26 Maret 2020. Terutama, kata dia, pasal 212 dan 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Asfina, ada perbedaan tafsir oleh Polri terhadap Pasal 212 dan 214 KUHP. Pasal 212 KUHP menyebut "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat".

Polri menurut Asfina menerjemahkan Pasal 212 KUHP menjadi "Melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah". Termasuk tidak mematuhi physical distancing yang kini diterapkan pemerintah.

Sebelumnya, aturan untuk membuat jarak fisik (pyhsical distancing) sudah dipublikasikan melalui Maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020. Dalam maklumat itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis meminta agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang atau massa dalam jumlah besar. Baik di tempat umum mau pun lingkungan sendiri.

Kegiatan yang dimaksud dapat berupa pertemuan sosial, budaya dan keagamaan seperti seminar, lokakarya, sarasehan, konser musik pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsionis keluarga, olahraga, kesenian dan jasa hiburan.

Idham tak segan menindak secara hukum kepada masyarakat yang masih 'ngeyel' berkumpul dan tak kunjung membubarkan diri ketika sudah diperingatkan. Pembubaran secara tegas yang polisi lakukan berlandaskan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 214 KUHP, Pasal 126 ayat (1) KUHP, dan Pasal 128 KUHP.

Polri tidak ingin akibat berkerumun, apalagi hanya karena nongkrong-nongkrong, ngopi di kafe, penyebaran virus Corona ini bertambah. “Jadi kami akan bubarkan, bila perlu dengan sangat tegas," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal melalui konferensi pers pada Senin, 23 Maret 2020.






Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

1 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

1 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

2 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

5 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

5 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.


Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

5 hari lalu

Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

Kasus penangkapan perihal teroris ini disebut sebagai yang pertama terjadi di pulau kecil Eropa utara ini.


Amankan Presidensi G20, Polri Mengacu Prosedur Pengamanan Internasional

7 hari lalu

Amankan Presidensi G20, Polri Mengacu Prosedur Pengamanan Internasional

Mabes Polri saat berupaya maksimal mengamankan kegiatan Presidensi G20 di Bali pada 7-17 November 2022.


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

7 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Pemimpin Tertinggi Iran Kirim Utusan Temui Keluarga Mahsa Amini, Protes Masih Berkecamuk

7 hari lalu

Pemimpin Tertinggi Iran Kirim Utusan Temui Keluarga Mahsa Amini, Protes Masih Berkecamuk

Melalui utusannya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan belangsungkawa atas kematian Mahsa Amini.


ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

8 hari lalu

ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

Setelah dinanti 2,5 tahun, kenapa masih ada keraguan UU PDP dapat menjawab berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia?