ICW Beber 7 Kontroversi di 100 Hari KPK Dipimpin Firli Bahuri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) menyapa Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) disaksikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad (kiri),  seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Aprillio Akbar

    Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) menyapa Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) disaksikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad (kiri), seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Tepat pada pekan ini, genap 100 hari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin oleh Firli Bahuri dkk. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), KPK periode ini minim prestasi dan lebih banyak kontroversi sehingga kepercayaan publik terhadap KPK turun drastis.

    Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilik riset Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal 2020 menggambarkan hal itu. Menurut survei Alvara pada Februari lalu, kepercayaan publik terhadap KPK turun dari peringkat dua menjadi peringkat lima dengan tingkat kepuasan 71,1 persen.

    Sementara menurut Indo Barometer, kepercayaan publik terhadap KPK turun satu peringkat ke posisi empat dengan tingkat kepuasan publik 81,8 persen. Saat KPK masih dipimpin oleh Agus Rahardjo dkk, lembaga antirasuah selalu berada di tiga besar lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi.

    "Dua riset itu mengkonfirmasi pesimisme masyarakat luas atas proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak kredibel, ceroboh dan tidak mengindahkan berbagai rekam jejak yang ada," ujar Kurnia lewat keterangan tertulis pada Selasa, 24 Maret 2020.

    Selama 100 hari Firli menjabat sebagai Pimpinan KPK, kata Kurnia, ICW setidaknya mencatat tujuh kontroversi publik yang timbul. Pertama, gagal menangkap buronan. Sebagaimana diketahui bahwa dua buronan KPK saaat ini tak kunjung bisa ditangkap, yakni Harun Masiku dan Nurhadi.

    "Padahal rekam jejak lembaga anti rasuah selama ini dikenal cepat dalam menemukan pelaku korupsi yang melarikan diri," kata Kurnia.

    Kedua, Komisioner KPK dinilai tidak memberikan informasi yang transparan terkait penanganan perkara kepada publik. Hal ini, kata Kurnia, bisa dilihat pada kejadian dugaan penyekapan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) saat mengejar Harun Masiku sebelum menjadi buron.

    "Sampai saat ini tidak ada satupun Komisioner KPK yang memberikan informasi yang utuh dan jujur tentang kejadian tersebut. Bahkan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, Ketua KPK menolak memberikan jawaban ketika ditanya tentang kejadian di PTIK," ujar Kurnia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.