TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran di tengah mewabahnya virus Corona atau COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah memangkas rencana belanja Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak prioritas.
"Saya perintahkan kepada semua menteri dan kepala daerah, pangkas anggaran yang tidak prioritas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait kebijakan moneter dan fiskal menghadapi dampak ekonomi pandemi global Covid-19 via video conference pada Jumat, 20 Maret 2020. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang yang tidak prioritas, diperintahkan untuk dipangkas.
Kepala negara meminta anggaran difokuskan kepada tiga hal. Pertama, bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian virus Corona atau Covid-19.
Kedua, bantuan sosial. Bansos ini diharapkan memberikan dampak peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. “Program Keluarga Harapan, KIS, KIP, Kartu Sembako, Rastra, semua segera diimplementasikan seawal mungkin," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri segera merealisasikan dana desa, terutama untuk hal berikatan dengan program padat karya tunai. Jokowi meminta alokasi anggaran difokuskan membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM serta sektor informal.
