Koalisi Anggap Pemerintah Tak Siap Terapkan Social Distancing

Sejumlah warga menaiki moda transportasi Bus Transjakarta di Halte Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. Moda transportasi bus Transjakarta kembali beroperasi secara normal setelah kemarin, Senin 16 Maret diberlalukan pembatasan waktu dan armada untuk operasional yang mengakibatkan penumpukan penumpang. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menilai kebijakan Social Distancing atau mengambil jarak dari aktivitas sosial dalam mencegah penyebaran corona sebatas imbauan. Sebab masih ada sejumlah persoalan yang terjadi dan perlu mendapat perhatian.

Aktivis Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan social distancing tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Bila yang dimaksud dengan social distancing adalah “pembatasan sosial”, maka ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
 
Pasal 59 undang-undang ini menyebutkan "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)" bagian dari “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)". Namun status KKM harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Sejauh ini, pemerintah menetapkan status bencana nasional. 
 
"Kalau PSBB mau ditempuh, dia juga mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja. Akhirnya, social distancing hanya bersifat imbauan saja kepada individual, dan tidak diikuti oleh tempat kerja atau perusahaan," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 Maret 2020.
 
Koalisi menilai kebijakan social distancing belum disertai dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah serta sektor-sektor lain. Contohnya penumpukan penumpang bus Transjakarta dan MRT di Jakarta, kemarin. Hal itu terjadi karena anjuran untuk bekerja di rumah tidak ditaati serta adanya pengurangan armada secara esktrem. "Yang lebih buruk adalah, kami melihat ada komunikasi yang kurang sehat antara Presiden dengan Gubernur Jakarta,"
 
Menurut Anis, di masa krisis seperti ini yang keselamatan rakyat menjadi taruhannya, para pemimpin seharusnya menahan dan menunda segala jenis persaingan individual atau politik dan fokus bersama-sama menangani bencana. "Tanpa kebersamaan dan sikap satu suara, kebijakan apapun akan kandas. Kepentingan kemanusiaan harus berada di atas kepentingan politik," ucap dia.
 
Kebijakan social distancing ini juga dianggap tidak disertai dengan peningkatan kapasitas dan ketersediaan pelayanan rumah sakit. Meski pemerintah telah mengumumkan sejumlah rumah sakit yang disiapkan untuk menangani pasien Corona, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal bertentangan.
 
Sejumlah laporan membeberkan betapa buruknya pelayanan dan respon rumah sakit di Jakarta terhadap warga yang bermaksud memeriksakan diri. "Buruknya respon rumah sakit menunjukkan betapa rumah sakit-rumah sakit itu sama sekali tidak siap menangani pasien terutama para pasien dari kalangan rakyat biasa," kata Anis
 
Selain itu, kebijakan dan penanganan yang pemerintah lakukan belum disertai kerja sama global yang efektif. Pemerintah seyogyanya harua bisa memetik pelajaran dan kerja sama secara internasional, termasuk menerima bantuan teknologi uji laboratorium, tenaga dan analisis medis.
 
"Sehingga wabah ini bisa lebih cepat diatasi di Indonesia. Untuk mengatasi krisis dan menyelamatkan warga, bukan pada tempatnya memancang sikap gagah-gagahan yang konyol," tuturnya.
 





Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

3 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

3 hari lalu

Koalisi dengan PKS dan Nasdem, Jubir Demokrat: Kami Masih Berproses

Juru bicara partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi soal koalisi bersama Nasdem dan PKS. Ia menjelaskan prosesnya masih berjalan


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

4 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

11 hari lalu

Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

Selandia Baru menghapuskan aturan ketat yang mewajibkan suntik vaksin virus corona dan menggunakan masker.


Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

14 hari lalu

Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

Kim Jong Un akan memulai vaksinasi Covid-19 di Korea Utara. Dia khawatir jumlah kasus Corona naik karena musim dingin.


Kasus Harian Covid-19 di Rusia Naik

21 hari lalu

Kasus Harian Covid-19 di Rusia Naik

Rusia mencatat pada Sabtu, 3 Agustus 2022, ada lebih dari 50 ribu kasus baru Covid-19 atau tertinggi dalam enam bulan


Covid-19, Aktivitas Warga Shenzhen Dibatasi

22 hari lalu

Covid-19, Aktivitas Warga Shenzhen Dibatasi

Sejumlah area di Shenzhen memutuskan memperpanjang pembatasan aktivitas warga demi meredam wabah Covid-19.


Kota Chengdu di Cina Lockdown

22 hari lalu

Kota Chengdu di Cina Lockdown

Warga Chengdu harus menjalani lockodown. Kasus Covid-19 di sana ada 157 kasus.


Turis Asing ke Korea Selatan Tak Lagi Wajib Tes Corona Sebelum Berangkat

24 hari lalu

Turis Asing ke Korea Selatan Tak Lagi Wajib Tes Corona Sebelum Berangkat

Korea Selatan mencabut aturan tes Corona untuk turis asing sebelum keberangkatan.


Mahathir Mohamad Terinfeksi Virus Corona, Kini Dirawat di Rumah Sakit

24 hari lalu

Mahathir Mohamad Terinfeksi Virus Corona, Kini Dirawat di Rumah Sakit

Mahathir Mohamad dirawat di rumah sakit setelah dinyatakan terinfeksi virus Corona.