Kepercayaan Publik Merosot, KPK: Kami Jadikan Pemacu

Juru bicara KPK, Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati hasil survei Cyrus Network yang menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaganya tergerus. KPK akan menjadikan hasil survei itu untuk memacu semangat dalam pemberantasan korupsi.

"Hasil survei apapun itu tentu akan dijadikan pemacu dan pemicu semangat agar KPK terus berkarya dalam mencegah dan memberantas korupsi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 13 Maret 2020.

Sebelumnya, survei yang dirilis Cyrus Network menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK kalah dibandingkan kepercayaan kepada Kepolisian. "Untuk pertama kalinya survei ini menemukan bahwa penilaian terhadap kepolisian lebih baik daripada penilaian publik terhadap KPK," kata CEO Cyrus Network, Eko Dafid Afianto dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2020.

Dalam surveinya, Cyrus menemukan bahwa 71 persen responden menilai Polri makin kuat, 68 persen menganggap Polri makin solid, dan 62 persen masyarakat menganggap Polri makin bisa dipercaya.

Sementara, hanya 57 persen responden yang menganggap KPK makin kuat, 54 persen masyarakat yang menilai KPK makin solid dan 57 persen yang menganggap KPK makin bisa dipercaya.

Cyrus menyatakan banyaknya opini negatif yang terjadi selama demo besar menolak revisi UU KPK menggerus keyakinan publik terhadap lembaga antirasuah ini. Publik belum yakin bahwa UU tersebut bisa memperkuat KPK.

Cyrus Network mengadakan survei nasional dengan 1.230 responden pada 24-30 Januari 2020. Tingkat kepercayaan survei diklaim sebesar 95 persen dan margin of error sebesar 2,85 persen. Responden tersebar di 123 kelurahan dan desa di 34 provinsi di Indonesia.






Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

18 menit lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

19 menit lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

10 jam lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

11 jam lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

12 jam lalu

Lukas Enembe Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan karena Sakit, KPK: Harus Ada Dokumen Medis

KPK buka suara mengenai kabar Gubernur Papua Lukas Enembe tak bisa menghadiri panggilan lembaganya dengan alasan sakit pada Senin, pekan depan.


Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

12 jam lalu

Bamsoet Dukung KPK Berantas Mafia Peradilan

Seluruh pihak harus segera berbenah. Survei menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia lebih dari 50 persen.


Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

13 jam lalu

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Kami Periksa Dulu

KPK akan mempertimbangkan permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke Singapura


Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

13 jam lalu

Inilah Fungsi Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Dari peradilan hingga pengawasan, berikut adalah fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.


Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

14 jam lalu

Inilah Syarat Menjadi Hakim Agung Karier dan Nonkarier

Untuk menjadi hakim agung terdapat dua jalur yang dapat diikuti, yaitu karier dan nonkarier. Berikut adalah persyaratannya.


Empat Polisi Bekas Bawahan Ferdy Sambo Wajib Jalani Pembinaan Mental

14 jam lalu

Empat Polisi Bekas Bawahan Ferdy Sambo Wajib Jalani Pembinaan Mental

Empat polisi bekas bawahan Irjen Ferdy Sambo diwajibkan menjalani pembinaan mental kepribadian, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan