Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepercayaan Publik Merosot, KPK: Kami Jadikan Pemacu

image-gnews
Juru bicara KPK, Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Juru bicara KPK, Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati hasil survei Cyrus Network yang menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaganya tergerus. KPK akan menjadikan hasil survei itu untuk memacu semangat dalam pemberantasan korupsi.

"Hasil survei apapun itu tentu akan dijadikan pemacu dan pemicu semangat agar KPK terus berkarya dalam mencegah dan memberantas korupsi sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 13 Maret 2020.

Sebelumnya, survei yang dirilis Cyrus Network menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK kalah dibandingkan kepercayaan kepada Kepolisian. "Untuk pertama kalinya survei ini menemukan bahwa penilaian terhadap kepolisian lebih baik daripada penilaian publik terhadap KPK," kata CEO Cyrus Network, Eko Dafid Afianto dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2020.

Dalam surveinya, Cyrus menemukan bahwa 71 persen responden menilai Polri makin kuat, 68 persen menganggap Polri makin solid, dan 62 persen masyarakat menganggap Polri makin bisa dipercaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara, hanya 57 persen responden yang menganggap KPK makin kuat, 54 persen masyarakat yang menilai KPK makin solid dan 57 persen yang menganggap KPK makin bisa dipercaya.

Cyrus menyatakan banyaknya opini negatif yang terjadi selama demo besar menolak revisi UU KPK menggerus keyakinan publik terhadap lembaga antirasuah ini. Publik belum yakin bahwa UU tersebut bisa memperkuat KPK.

Cyrus Network mengadakan survei nasional dengan 1.230 responden pada 24-30 Januari 2020. Tingkat kepercayaan survei diklaim sebesar 95 persen dan margin of error sebesar 2,85 persen. Responden tersebar di 123 kelurahan dan desa di 34 provinsi di Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

4 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

5 jam lalu

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk ayam teriyaki, sayur, tahu goreng, jeruk, dan susu dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga buku tulis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

Polri menyatakan 600 personel itu nantinya akan menyiapkan dan membantu ketahanan pangan dan pemenuhan makan bergizi gratis.


Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

6 jam lalu

Kepala Kepolisian RI Jendral Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu membahas kerjasama pengamanan hutan, di Mabes Polri pada 4 November 2024. Tempo/Dani Aswara
Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penyusunan MoU penegakan hukum di masalah kehutanan.


KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

12 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.


Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

12 jam lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.


Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

15 jam lalu

Ilustrasi Money Laundring/Pencucian Uang. Shutterstock
Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.


2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

15 jam lalu

Calon presiden dari Partai Demokrat sekaligus Wakil Presiden AS Kamala Harris memeluk Jennifer Lopez saat menghadiri kampanye di Las Vegas Utara, Nevada, AS, 31 Oktober 2024. REUTERS/David Swanson
2 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Dukungan di 7 Negara Bagian

Kamala Harris dan Donald Trump saling bersaing ketat di tujuh negara bagian di Amerika Serikat dua hari menjelang pilpres AS 2024 berdasarkan survei.


Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

17 jam lalu

Ditreskrimum saat menggiring sejumlah tersangka dalam penggeledahan di Kantor Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, (1/11/2024). ANTARA/HO-Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

Pegawai Kementerian Komdigi diduga terlibat kasus judi online. Tak kurang 1.000 situs judi online dijaga agar tak diblokir. Berapa keuntungannya?


3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

1 hari lalu

3 Hari Menjelang Pilpres AS, Kamala Harris dan Donald Trump Bersaing Ketat dalam Sejumlah Survei

Sebuah survei mengungkap Kamala Harris unggul di negara bagian Iowa, padahal selama dua kali pilpres Donald Trump selalu unggul di negara bagian itu


IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?