INFO NASIONAL — Sejak 10 Februari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel. Salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.
“Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS,” ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
Baca Juga:
Salah satu poin kebijakan tersebut adalah dana BOS bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer, yaitu maksimal 50 persen. Angka ini lebih besar dibanding kebijakan sebelumnya, yakni maksimal 15 persen.
Sri Ristanti, guru honorer SMPN 1 Cepiring, Kendal Jawa Tengah, menyatakan bersyukur alokasi dana BOS ditambah untuk honor guru honorer. Namun, dari total sembilan guru honorer di sekolahnya, cuma dia satu-satunya yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Permendikbud No. 8 Tahun 2020 menetapkan tiga syarat agar guru honorer mendaptatkan pembayaran honor dengan menggunakan dana BOS. Ketiganya yakni mempunyai NUPTK, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019.
Baca Juga:
Sri menuturkan dirinya mendapatkan NUPTK sejak 2010 atau setelah dua tahun menjadi guru honorer. Saat itu banyak guru honorer seangkatannya menjadi guru bantu, guru kontrak, dan sebagainya. "Jadi otomatis saya naik," katanya.
Menurut Sri, Kepala Sekolah SMPN 1 Cepiring telah menginstruksikan seluruh guru honorer agar segera mengajukan diri untuk mendapatkan NUPTK. Sri yang mengabdi selama 12 tahun sebagai guru honorer ini juga mengaku belum memiliki sertifikat pendidik.
Ada pun syarat pengajuan NUPTK bagi guru bukan PNS, TK/PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, yakni berkas KTP dan berkas surat keputusan (SK) Bupati/Wali kota/Gubernur)/SK Kepala Dinas untuk guru di sekolah negeri, dan SK GTY untuk guru di sekolah swasta. Selain itu, berkas surat tugas Kepala Sekolah atau SK Penempatan dan berkas Ijazah jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan S1/D4.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 10 Makasar cukup beruntung karena 28 guru honorer telah memiliki NUPTK. Dengan kelengkapan ini maka SMKN 10 Makassar dapat menggunakan dana BOS untuk membayar honor guru honorer.
Permendikbud No. 8 Tahun 2020 juga menetapkan pelaporan dana BOS oleh sekolah dilakukan secara online agar dapat meningkatkan akuntabilitas. Kepala SMKN 10 Makasar, Andi Umar Patta, mengatakan pihaknya akan menjalankan aturan tersebut karena sekolahnya telah melakukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) secara online. “Secara online justru lebih baik dibanding manual yang memiliki tingkat kebocoran lebih tinggi,” ujarnya.
Rencana Kegiatan dan Anggaran SMKN 10 Makasar mencantumkan semua program dan biaya per program. Program tersebut, yakni ujian sekolah, ujian nasional, dan ujian kompetensi kejuruan. Fleksibilitas penggunaan dana BOS juga membuat pihaknya dapat membeli bahan-bahan praktik hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tanpa batasan tertentu. “Tahun lalu kami hanya bisa membeli lima komputer, Sekarang bisa kami maksimalkan” kata Andi.
Permendikbud No. 8 Tahun 2020 menetapkan tiga tahap penyaluran Dana BOS, yakni masing-masing sebesar 30, 40, dan 30 persen. Untuk penyaluran tahap pertama (Januari-April), sekolah tidak banyak melakukan pembelanjaan karena belum ada kegiatan yang menyita dana besar. Sedangkan penyalurkan tahap kedua (Mei-Agustus) menjadi puncak pembelanjaan karena berbagai ujian, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (*)
