TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan anggaran tahun ini untuk daerah perbatasan mencapai 24,3 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga.
Itu sebabnya, menurut dia, pembangunan daerah perbatasan harus dilakukan secara terintegrasi oleh sejumlah kementerian.
"Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelaksanaan dan impelemantasinya, itu hebat sekali," ucap Mahfud pada saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, hari ini, Rabu, 11 Maret 2020.
MahfudMd menuturkan bahwa pembangunan yang terintegrasi sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana pada pekan lalu.
Menurut Presiden Jokowi, Mahfud melanjutkan, anggaran yang besar jika penggunaannya diintegrasikan maka hasilnya terlihat dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Jangan (dikerjakan) sendiri-sendiri," ucap Mahfud.
Ia lantas mencontohkan pengintegrasian seperti kebijakan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang sedang digodok pemerintah. Selama ini pembangunan di Papua tidak terlihat meski anggaran yang dikucurkan sangat banyak.
Mahfud Md berpendapat itu terjadi karena setiap kementerian/lembaga menjalankan programnya secara sendir-sendiri di Papua.
"Itu dikeroyok. Pelabuhan di sini, sentra perdagangannya di sini, pendidikan bikin sekolah-sekolah di sana, perindustriannya di sana, bangun. Sehingga terlihat (daerah perbatasan) itu tumbuh."
